AriraNews.com, BATAM — Anggota DPRD Kepulauan Riau, H. Taba Iskandar, SH, MH, MSi, menggelar kegiatan reses di fasum RT 02/RW 02, Kampung Melayu, Batu Besar, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, Senin (27/4/2026) malam.
Reses tersebut merupakan bagian dari Masa Sidang II tahun 2025–2026, di mana Taba turun langsung ke daerah pemilihan (Dapil) Kepri 6 yang meliputi Kecamatan Nongsa, Sei Beduk, Bulang, dan Galang. Sebelumnya Taba Iskandar, yang merupakan Anggota Fraksi Golkar di DPRD Kepri tersebut telah melakukan reses di Pancur Baru dan Perumahan Laguna Tahap 2 di Kecamatan Sei Beduk.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan sejumlah persoalan krusial, mulai dari banjir hingga minimnya penerangan jalan di kawasan pesisir.
Masalah banjir menjadi keluhan utama masyarakat. Warga menyebut genangan kerap terjadi akibat limpahan air dari kawasan bandara, diperparah dengan berkurangnya tutupan hutan serta drainase induk yang dinilai tidak lagi mampu menampung debit air. Kondisi ini semakin memprihatinkan saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut dan saat air laut pasang.
Selain itu, warga juga menyoroti minimnya lampu jalan di sepanjang pesisir. Mereka berharap adanya perhatian pemerintah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama pada malam hari.
Sejumlah tokoh masyarakat turut hadir dalam reses tersebut, di antaranya Ketua LAM Kecamatan Nongsa, Agustiawan Wahab, serta Ketua LMP Batu Besar, Khairul Bahri. Kehadiran para tokoh ini menambah bobot aspirasi yang disampaikan warga.
Tokoh masyarakat dan pemuda Nongsa, Darmadi Ali Wasyim, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota dewan di tengah masyarakat. Ia berharap berbagai aspirasi yang telah dihimpun dapat diperjuangkan dan direalisasikan. “Kami ucapkan terima kasih, semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa dibawa dan diperjuangkan,” ujarnya.
Sementara itu, Agustiawan Wahab menekankan pentingnya penanganan drainase yang lebih optimal. Ia juga mengusulkan penggunaan paving block pada jalan lingkungan agar mampu membantu resapan air dan mengurangi potensi banjir.
Dalam diskusi, warga dan tokoh masyarakat juga menyoroti dua sisi penguatan ekonomi lokal. Pertama, optimalisasi sektor kelautan sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat pesisir, dengan harapan adanya perhatian serius terhadap kelompok nelayan. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Taba Iskandar menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, termasuk bantuan bagi kelompok nelayan serta program pelatihan peningkatan kapasitas SDM. Ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran di Batu Besar.
Selain itu, Taba menyinggung pentingnya kesadaran politik masyarakat agar semakin cerdas dalam menentukan pilihan dan memperjuangkan hak-haknya. Ia juga mengaitkan tantangan ekonomi lokal dengan dinamika global. Peningkatan SDM memang sangat diperlukan. Salah satunya melalui pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
Menurutnya, Batu Besar harus memiliki daya tahan ekonomi yang kuat di tengah perubahan global, sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, ia mengingatkan pentingnya menyampaikan aspirasi secara bijak agar tidak disalahartikan sebagai tindakan provokatif. Contohnya, perjuangan pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) yang dia perjuangkan saat ini. Menurut Taba tanpa dukungan masyarakat akan sulit tercapai.
“Setiap reses masalah UWT selalu dipertanyakan. Tapi, kalo Taba sendiri yang berjuang tak bisa. Malah saya nanti dituduh provokator. Ini harus diperjuangkan bersama,” kata Taba.
Kegiatan reses ini diharapkan menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dihadapi warga Batu Besar.
Taba menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan dicatat, meskipun tidak semuanya dapat langsung direalisasikan karena adanya pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah
“Hasil reses akan dicatat dan dilaporkan dalam sidang DPRD Kepri, kemudian disampaikan ke pemerintah provinsi, pemerintah daerah, hingga instansi vertikal terkait untuk ditindaklanjuti,” jelasnya. (emr)
