AriraNews.com, Batam – Penyusunan peraturan daerah (perda) tentang lalu lintas hewan menjadi fokus legislatif Kepri sebagai upaya memperkuat regulasi distribusi ternak dari luar daerah. Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Musofa, menyatakan perda tersebut ditargetkan rampung pada September 2026 dan disusun untuk memastikan arus masuk hewan ternak lebih efektif tanpa persyaratan yang dianggap tak relevan.
“Supaya efektivitas lebih maksimal, sehingga hewan-hewan dari luar Kepri tidak terlalu kaku masuk,” ujarnya, Kamis (27/11). Musofa menilai sejumlah ketentuan lama, termasuk kewajiban pemeriksaan laboratorium penyakit Jembrana yang biayanya dapat mencapai Rp600 ribu per ekor, sudah saatnya dihapus karena penyakit tersebut dinilai tak lagi ditemukan.
Ia menegaskan langkah regulatif ini penting untuk memastikan ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi Idulfitri dan Iduladha, dengan ketersediaan daging yang disebutnya aman. “Insya Allah tidak ada masalah,” katanya.
Selain daging, Musofa memastikan beras, minyak, dan gula di Kepri dalam kondisi terkendali. Laporan Banggar Komisi II DPRD Kepri menunjukkan distribusi pangan berjalan lancar tanpa kekhawatiran kekurangan stok.
Batam disebut menjadi wilayah paling aman berkat status Free Trade Zone (FTZ) yang memudahkan arus barang. Adapun daerah non-FTZ seperti Tanjungpinang, Anambas, dan Natuna memerlukan suplai lebih teratur. Natuna dan Anambas bahkan dikategorikan paling rawan karena distribusi sangat bergantung pada cuaca. “Kalau musim angin utara, kapal tidak bisa ke sana dan akhirnya terjadi kelangkaan,” jelasnya.
Musofa juga menyinggung harga sapi di Kepri yang relatif tinggi karena ketergantungan pada pasokan luar daerah serta kondisi wilayah yang tidak mendukung peternakan. Meski demikian, masyarakat masih terbantu oleh keberadaan daging beku yang harganya terpaut cukup jauh dari daging segar, yakni sekitar Rp100 ribu dibanding Rp160 ribu per kilogram. (ara)
