AriraNews.com, BATAM – PT Bandara Internasional Batam (PT BIB) resmi menandatangani pakta integritas sebagai bagian dari kegiatan Pendampingan Pengamanan Pembangunan Prioritas untuk proyek Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim Batam.
Pada saat yang sama, PT BIB juga menerima dokumen persetujuan pengamanan proyek prioritas dari Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Kamis, 4 September 2025 di Ruang Rapat Utama Kantor PT BIB. Acara ini dihadiri oleh Tim Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung RI dan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, di antaranya:
Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum. (Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen),
Yovandi Yazid, S.H., M.H. (Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau),
Imran Yusuf, S.H., M.H. (Kasubdit IV.A Direktorat IV JAM Intelijen),
serta para pemangku kepentingan terkait lainnya.
Direktur Utama PT BIB, Annang Setia Budhi, mengatakan bahwa penandatanganan ini merupakan tindak lanjut setelah permohonan pengamanan proyek prioritas Bandar Udara Internasional Hang Nadim diterima oleh Tim Jaksa Agung Muda Intelijen.
“Penandatanganan Pakta Integritas ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) dapat diantisipasi dan diselesaikan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Intelijen, Setiawan Budi Cahyono, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya dukungan penuh terhadap pengamanan proyek prioritas ini.
“Pengamanan proyek prioritas ini harus didukung penuh agar pemerataan pembangunan di seluruh Nusantara dapat tercapai dan ke depan menjadi pemicu tumbuhnya ekonomi masyarakat yang sejahtera,” tegasnya.
Proyek Pengembangan Bandara Internasional Hang Nadim sendiri merupakan salah satu proyek infrastruktur prioritas nasional yang diharapkan mampu meningkatkan konektivitas udara, memperkuat daya saing ekonomi regional, serta mendukung percepatan pembangunan di Batam dan kawasan barat Indonesia.
Adapun pengamanan pembangunan prioritas ini tidak mencakup aspek teknis pelaksanaan maupun ranah keuangan proyek, melainkan difokuskan pada upaya untuk mencegah dan menangani potensi gangguan sosial atau konflik kepentingan, mengantisipasi hambatan regulasi, birokrasi, maupun perizinan, mendeteksi serta merespons potensi ancaman keamanan terhadap pelaksanaan proyek, menjaga integritas proyek agar sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui penandatanganan Pakta Integritas ini, PT BIB bersama Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menciptakan sinergi yang solid demi keberhasilan penyelesaian proyek prioritas tersebut sesuai target dan tanpa kendala berarti. (ara)
