Nelayan Anambas Kekurangan BBM, Amat Yani Minta Tanki Hibah DKP Difungsikan

Avatar photo
Anggota DPRD Kabupaten Anambas, AMat Yani (dua dari kanan) saat bincang santai Teman Ngopi.

AriraNews.com, Batam – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Amat Yani, mendorong pemanfaatan tangki hibah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, di Tarempa, Anambas. Sementara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, diminta agar kekurangannya ditutupi dengan non subsidi.

Permintaan itu disampaikan Amat Yani, Jumat (26/8/2022), saat bincang santai dengan Teman Ngopi, di Batam. Harapan itu disampaikan, setelah beberapa waktu lalu, nelayan Anambas kesulitan mendapatkan BBM subsidi. Dimana, BBM subsidi dibutuhkan, karena nelayan di Anambas, merupakan nelayan tradisional.

BACA JUGA:  Kembangkan Pariwisata, Tanjungpinang dan Bintan Harus Kolaborasi dengan Batam

“Kita harapkan ke depan, Pemerintah Pusat membantu Anambas untuk memenuhi kebutuhan BBM. Kalau tidak bisa semua dari subsidi, kita harapkan dari non subsidi,” ujar Yani.

Ditanya bantuan dari Pemkab Anambas untuk nelayan, disebut lebih pada alat tangkap, radar, radio komunikasi, mesin penggerak kapal, tali dan jangkar.

“Yang diharapkan dari Pemerintah Pusat, kuota BBM. Yang masuk BBM subsidi yang masuk, tapi terbatas,” jelasnya.

Dijelaskan, saat ini kebutuhan Anambas atas BBM subsidi, sekitar 700 sampai 800 kilo liter (KL) per bulan.

“Sementara saat ini, yang tersedia baru sekitar 540 Kl per bulan. Jadi dibutuh kuota tambahan untuk menutupi kekurangannya,” beber dia.

BACA JUGA:  PAD Terus Meningkat, Batam Dipercaya jadi Tuan Rumah Rembug Fiskal Nasional

Diakui, karena di Anambas, semua nelayan tradisional, maka dibutuhkan BBM subsidi.

“Tapi untuk menutupi kekurangan, dibutuhkan subsidi,” ulangnya.

Menurut Yani, untuk menutupi kekurangan subsidi, mereka butuh investasi di bidang BBM non subsidi. Yani menyebut, saat ini ada tanki dari hibah DKP Kepri ke DKP Anambas, namun hingga saat ini belum difungsikan.

“Kalau ada perusahaan daerah, bisa memasukkan ke tangki dengan kapasitas 80 ton,” ujarnya.

BACA JUGA:  PAD Terus Meningkat, Batam Dipercaya jadi Tuan Rumah Rembug Fiskal Nasional

Pada beberapa minggu lalu, diakui jika pihaknya sudah menawarkan ke Pertamina, untuk mengelola tanki itu. Namun, saat ini dokumen aset yang diserahkan Pemprov Kepri itu, masih diteliti.

“Pertamina masih meneliti dokumen asetnya. Kalau jadi, Pertamina akan membantu mengelola tangki itu,” terang dia.

Kebutuhan untuk nelayan ini diakui penting, karena nelayan sumber penghasilan masyarakat. Sementara SPBU apung di Natuna, belum ada.

“Di sana tidak ada SPBU di atas laut. Di Anambas baru ada 3 SPBU dan semua di darat,” beber mantan Ketua DPRD Anambas ini.(*/ara)