Kepri Miliki Mata Uang Khusus

AriraNews.com, Batam – Kepulauan Riau diketahui di tahun 1963-1964 memiliki mata uang khusus yang dikenal dengan Kepulauan Riau Rupiah (KRRp).

Secara geografis Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga terdapat tantangan tersendiri untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan Rupiah.

Diterbitkannya mata uang khusus tersebut untuk mengimbangi penggunaan Dollar Singapura dan Ringgit Malaysia yang banyak digunakan masyarakat pada massa itu.

Nah, saat ini menjaga eksistensi dan kedaulatan Rupiah terus dilakukan di wilayah Kepri, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T), melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025.

ERB 2025 merupakan kerja sama antara
Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), sebagai bentuk nyata komitmen menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya dalam penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah 3T.

Tahun ini, ERB di wilayah Kepulauan Riau 2025 akan berlangsung pada 22 sampai dengan 28 Juli 2025, dengan menyasar lima pulau, yakni: Tarempa, Subi Besar, Tambelan, Midai, dan Singkep. Tim ekspedisi ini berangkat menggunakan kapal perang KRI Hasan Basri-382 milik TNI AL.

Dalam menjalankan misi tersebut tim Ekspedisi Rupiah Berdaulat 2025 wilayah kerja Kantor Perwakilan BI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dilepas di Pelabuhan Bintang 99 Persada Batuampar, Batam, Selasa (22/7/2025) pagi.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI, M. Anwar Bashori, menyampaikan bahwa ekonomi Kepri diperkirakan tetap tumbuh pada 2025 dengan inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah stabil, serta cadangan devisa yang memadai.

“Ekspedisi ini akan dilaksanakan di 18 provinsi, termasuk Kepri. Untuk Kepri, kami akan menjangkau lima pulau dan membawa uang sebesar Rp13 miliar dalam berbagai pecahan,” jelas Anwar.

Ia menambahkan bahwa BI akan menarik uang lusuh dari masyarakat dan menggantinya dengan uang baru. Selain itu, dilakukan edukasi agar masyarakat semakin mencintai Rupiah. “Transaksi di wilayah NKRI hanya boleh menggunakan Rupiah, sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Meski era digital terus berkembang, kebutuhan uang tunai atau uang kartal masih tinggi. Saat ini, total uang kartal yang beredar di Indonesia mencapai sekitar Rp9.000 triliun, dengan pertumbuhan tahunan sekitar 7–8 persen.

“Pada Lebaran 2025 saja, BI menyalurkan Rp180 triliun dalam bentuk uang tunai. Ini menunjukkan bahwa uang kartal tetap dibutuhkan, meskipun ada QRIS dan e-money,” katanya.

Anwar menegaskan bahwa distribusi uang ke wilayah 3T tidak dapat dilakukan sendiri oleh BI, terutama karena kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau. Ia pun mengapresiasi dukungan TNI AL yang telah bekerja sama sejak program ini dimulai pada 2012.

Komandan Lantamal IV Batam, Laksamana Pertama TNI Berkat Widjanarko, menegaskan komitmen TNI AL untuk terus mendukung program pemerintah menjaga kedaulatan NKRI melalui kedaulatan mata uang di wilayah 3T.

“Ini adalah tindak lanjut dari MoU antara TNI AL dan Bank Indonesia. TNI AL selalu siap membantu, dan kegiatan ini sangat dinantikan oleh masyarakat 3T,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten 3 Pemprov Kepri, Misni, mewakili Gubernur Kepri, mengapresiasi sinergi BI dan TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah melalui pendistribusian uang Rupiah.

“Program ini penting agar masyarakat 3T bisa mendapatkan layanan keuangan yang layak. Kita juga harus menegakkan kedaulatan melalui penukaran uang rupiah di wilayah yang masih menggunakan mata uang asing,” kata Misni.

Ia menyoroti bahwa di beberapa pulau, terutama di Natuna, masih ditemukan penggunaan mata uang asing seperti Ringgit Malaysia. “Ini bukan hanya soal mengganti uang rusak, tapi juga mengganti uang asing yang masih beredar,” ujarnya. (ara)