Minim Transparansi dalam Pengangkatan TP2D, Tokoh Masyarakat: “Ini Bukan Rahasia Negara”

Ariranews.com,Natuna – Pemerintahan Bupati Natuna, Cen Sui Lan, kembali menuai sorotan publik. Kali ini, kritik tajam disampaikan terkait tidak transparannya proses pengangkatan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) yang beranggotakan 12 orang. Hingga kini, masyarakat belum mendapatkan informasi jelas mengenai siapa saja yang tergabung dalam tim tersebut, termasuk latar belakang serta tugas dan peran mereka.

Meski TP2D diklaim sebagai tim pendukung bupati dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, pemerintah belum membuka secara gamblang data yang seharusnya menjadi hak publik mulai dari daftar nama anggota, rekam jejak profesional, hingga posisi strategis masing-masing anggota tim.

Bahkan, Kepala BP3D Natuna, lembaga yang membawahi pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D), terkesan enggan memberikan klarifikasi ketika dimintai keterangan oleh awak media, baik secara langsung maupun lewat pesan WhatsApp, terkait Surat Keputusan (SK) pembentukan tim tersebut.

Kondisi ini menuai kritik dari salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Serasan, Fadillah, yang menilai pemerintah seharusnya lebih terbuka, terlebih jika informasi tersebut tidak termasuk kategori rahasia negara.

“Kalau kebijakan bersifat umum, seperti pembangunan dan siapa saja yang terlibat dalam membantu bupati, itu tidak perlu dirahasiakan,” tegas Fadillah melalui sambungan telepon, Jumat (23/5/2025).

Pria yang akrab disapa Bang Kloh itu juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi untuk mendukung partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Transparansi itu penting agar masyarakat tahu dan bisa ikut bekerja sama membangun daerah. Informasi terkait rencana pembangunan dan penggunaan anggaran tidak seharusnya ditutup-tutupi,” tambahnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran media sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Media adalah corong utama untuk menyampaikan rencana pembangunan kepada publik. Jika informasi ditutup, maka muncul asumsi liar yang sulit dikendalikan, meskipun kebijakan itu sebenarnya benar.” ujarnya.

Fadillah berharap Pemerintah Kabupaten Natuna dapat lebih terbuka dan bersinergi dengan media, demi terwujudnya pembangunan yang transparan dan akuntabel, serta mencegah berkembangnya prasangka negatif di tengah masyarakat. (dod)