Komisi I DPRD Natuna Harap Pemerintah Serius Tangani Krisis Obat di RSUD Natuna

AriraNews.com, Natuna – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Natuna tengah menghadapi krisis. Beberapa jenis obat sudah habis.

Ketua Komisi I DPRD Natuna, Dardani, menyatakan bahwa salah satu faktor utama penyebab krisis ini adalah terhambatnya penyaluran dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini memaksa RSUD Natuna menghadapi beban utang sebesar Rp3,9 miliar kepada mitra penyedia obat.

“Kami menerima laporan bahwa stok obat-obatan di RSUD Natuna sangat minim. Penundaan dana dari pusat adalah masalah utama yang menyebabkan tekanan finansial pada rumah sakit,” ujar Dardani, Rabu (22/01/2025).

Komisi I DPRD telah menjadwalkan berkunjung ke RSUD setelah rapat kerja bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD yang sebelumnya direncanakan harus ditunda karena kendala teknis. Meski begitu, Dardani menegaskan bahwa krisis ini memerlukan perhatian serius dan tindakan segera.

“Pelayanan kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami akan mengupayakan solusi konkret secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini,” tegas Dardani, politisi dari Partai Gerindra.

Peninjauan diharapkan memberikan gambaran langsung tentang kondisi di lapangan. Selain itu, Komisi I juga ingin memastikan bahwa langkah-langkah strategis segera diambil untuk menangani krisis yang berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan masyarakat.

Dardani menekankan bahwa ketersediaan obat-obatan adalah kebutuhan mendesak. Jika tidak segera diatasi, dampaknya akan sangat buruk bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan medis.

“Masyarakat Natuna berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Kami akan memastikan semua pihak terkait bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.

Krisis obat-obatan di RSUD Natuna mencerminkan tantangan besar dalam sektor kesehatan di kabupaten ini. DPRD, pemerintah daerah, dan manajemen RSUD diharapkan dapat bersinergi guna menemukan solusi terbaik.

Dengan langkah cepat dan terukur, diharapkan pelayanan kesehatan di RSUD Natuna dapat segera kembali normal, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan memastikan tidak ada pasien yang dirugikan akibat krisis ini. (dod)