Ariranews.com, Natuna – Menjelang 100 hari masa jabatan Bupati Natuna Cen Sui Lan dan Wakil Bupati Jarmin Sidik, kritik tajam muncul dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna. Ketua PWI, Muhammad Rapi, menyuarakan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna yang dinilai tertutup terhadap media lokal dan tidak ramah terhadap kritik.
“Pers itu bukan musuh. Tapi sampai hari ini, kami merasa diperlakukan seperti ancaman,” ujar Rapi, Selasa 21/5/2025, di kediamannya.
Menurutnya, sejak awal masa jabatan Cen Sui Lan, relasi antara pemkab dan insan pers mengalami kemunduran signifikan. Wartawan kerap menghadapi hambatan dalam memperoleh informasi publik, termasuk upaya konfirmasi langsung yang kerap diabaikan.
“WhatsApp para awak media dibaca tapi tidak dijawab. Upaya klarifikasi seolah dianggap angin lalu,” tambahnya.
Dugaan Pembungkaman Media Lokal
Tak hanya soal akses informasi, Rapi juga menyinggung adanya dugaan pembungkaman media melalui penundaan pembayaran kerja sama publikasi. Ia menilai hal ini sebagai bentuk tekanan ekonomi yang sistematis terhadap media lokal.
“Ini bukan hanya soal uang, tapi soal sikap pemerintah yang tidak berpihak pada kebebasan pers dan prinsip transparansi,” tegasnya.
Wartawan Jadi Sasaran Serangan Anonim
PWI Natuna juga mencatat adanya peningkatan serangan digital terhadap wartawan yang mengkritik pemerintah. Serangan ini dilakukan melalui akun-akun anonim di media sosial, seperti Facebook dan grup WhatsApp, yang menyebarkan fitnah hingga ancaman pribadi.
“Kami menduga ada aktor di balik ini. Sosok ini kami sebut ‘Mister X’—pengendali komunikasi yang menyaring informasi dan menekan pemberitaan,” ungkap Rapi.
Proyek Siluman dan Pengabaian Partisipasi Publik
Kritik juga diarahkan pada dugaan adanya proyek-proyek siluman yang dilaksanakan secara tertutup, bahkan pada hari libur nasional. Minimnya pelibatan media dan masyarakat dalam pengawasan anggaran publik menimbulkan kecurigaan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Ketika wartawan bertanya, tidak dijawab. Saat media mengkritik, justru diserang. Ini ancaman nyata bagi demokrasi lokal,” ujarnya.
Seruan untuk Evaluasi Kepemimpinan
Atas berbagai persoalan tersebut, PWI Natuna mendesak Bupati Cen Sui Lan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola komunikasi dan tata kelola pemerintahan. Media, kata Rapi, adalah mitra strategis dalam membangun daerah yang transparan dan akuntabel.
“Pers bukan pengganggu, tapi penjaga demokrasi. Jika pemerintah alergi terhadap kritik, maka ruang gelap kekuasaan akan terus meluas,” pungkasnya. (dod)
