AriraNews.com, Batam – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby menjadikan Batam contoh bagi pengembangan pembangunan Kabupaten Kuansing. Bahkan ia bertekad menjadikan Kuansing sebagai Batam-nya Provinsi Riau.
“Batam menjadi referensi. Sinikan Batam Kepulauan Riau, kami ingin buat Batam Riau di sana (Kuansing, red),” kata Suhardiman, Sabtu (10/9/2022) siang.
Tekad tersebut ia sampaikan setelah ia mendengar pemaparan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad perihal pembangunan Batam pada Silaturahmi Pengurus Ikatan Warga Kuantan Singingi (IWAKUSI) Batam.
Tidak hanya pembangunan fisik, pihaknya tertarik dengan pengembangan investasi, pariwisata, UMKM hingga ekonomi kreatifnya Batam.
“Kita ingin belajar . Tentu dari sini awal kami ingin mencontoh, jangan malu-malu belajar,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan Batam kini memang sedang intens dikembangkan. Tak ayal, begitu banyak pembaruan di segala sektor di bawah kepemimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Terutama infrastruktur, yang akhirnya menstimulus meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
“Silahkan melihat Batam, kami terbuka jika ada yang ingin melakukan studi banding,” kata Amsakar.
Ia menyebutkan, pengembangan Batam kian masif karena Wali Kota Rudi juga diamanahi sebagai exofficio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal ini membuat pembangunan kian terintegrasi.
“Misalkan perihal pelebaran jalan, dengan terbatasnya APBD, BP Batam mengambil peran sesuai tupoksinya,” ungkap Amsakar.
Pesatnya pembangunan Batam ini, membuatnya menjadi contoh berbagai daerah. Tak hanya itu, Batam kerap mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Secara personal, Wali Kota Batam Muhammad Rudi juga sering mendapat penghargaan.
“Batam alhamdulillah membanggakan, IPMnya tinggi, tingkat kemiskinan rendah, penanganan stunting terbaik. PDRBnya hebat, bahkan APBD provinsi 52 persen andil Batam,” ungkapnya.
Berbagai lompatan kini dilakukan, dari pengembangan bandara, pelabuhan, melanjutkan infrastruktur jalan. Tanpa melupakan program yang berkaitan dengan masyarakat.
“Selain infrastruktur yang makro, melalui program PSPK atau PIK juga ada. Awalnya hanya rata-rata Rp 1 miliar perkelurahan, kini mencapai Rp 2,5 miliar,” terangnya.
Menurutnya, berbagai keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi kebijakan juga kebersamaan stakeholder terkait. Dan akhirnya berdampak pada perkembangan ekonomi secara kolektif.(*/ara)
