RDP dengan Komisi III DPRD Batam, DLH Ungkap Penyebab Penumpukan Sampah

AriraNews.com, Batam – Keterbatasan armada menjadi alasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, terkait menumpuknya sampah saat ini, baik di lingkungan pemukiman mau pun di pinggir-pinggir jalan.

Hal tersebut terungkap saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Batam bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam dan 12 Camat, Jumat (10/1/2025).

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Muhammad Rudi. Turut hadir juga dalam RDP ini Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan, Sekretaris Komisi III Kota Batam, Djoko Mulyono, Anggota Komisi III lainnya Sahat Parulian Tambunan, Siti Nurlailah, Anang dan lainnya.

“Persoalan sampah ini sudah meresahkan. Kalau memang ada kendala mari kita bahas dan selesaikan sama-sama. Coba paparkan sebenarnya berapa alat dan apa kendala DLH,” ujar Rudi.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam, Herman Rozie mengatakan persoalan sampah ini dikarenakan keterbatasan armada yang beroperasi di lapangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

“Persoalan armada ini sudah selalu disampaikan. Tapi meledaknya di tahun 2024. Bukan tidak mengusulkan (armada), kita semua tahu, kita ajukan tambah orang sekian, tambah alat sekian, tapi faktanya kita harus mengalah. Disini (Komisi 3) sudah oke anggarannya. Tapi setelah itu, ada rasionalisasi anggaran,” kata Herman.

Herman mengatakan memang ada bantuan dari dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Tak hanya itu, pihaknya juga berharap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bisa patroli untuk menjalankan Perda buang sampah sembarangan.

“Sebetulnya kami berharap bantuan lebih banyak, tapi ada tupoksinya masing-masing yang harus dilaksanakan dinas ini. Kami harapkan Satpol PP juga bisa patroli, karena penegakkan Perda persampahan ini bukan DLH, kan ada petugas penegakan perda. Termasuk lapak-lapak di tepi jalan yang menjual barang bekas,” katanya.

Selain itu, DLH juga meminta bantuan armada kepada kecamatan. Sayangnya Camat juga tidak bisa membantu untuk wilayah di luar dari kecamatan tersebut. Ketika mereka menggunakan alat di wilayah lain, maka akan menjadi temuan.

“Saya tidak salahkan Camat juga yang tidak bisa bantu. Anggaran mereka itu kan untuk wilayah mereka. Contoh, armada di Kecamatan Bengkong tak bisa dialihkan ke Kecamatan Lubukbaja. Karena anggaran mereka masing-masing. Ini masalah juga bagi kita,” katanya.

Untuk solusinya, kata dia, pihaknya sudah mengusulkan tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT). Empat Kecamatan ini diatur oleh satu UPT.

“Jadi dengan wilayah itu bisa di pindah-pindah mobilnya. Waktu rapat sama pak Wali, dan beliau sudah setuju bentuk UPT. Tapi kan ada proses ke provinsi,” paparnya.

Selain itu persoalan berikutnya masalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang liar. Dengan kondisi saat ini masyarakat sulit untuk disalahkan. Pasalnya, masyarakat tak tahu harus buang kemana.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Aweng Kurniawan mengatakan akan mendukung program DLH. DPRD Kota Batam akan mendorong anggaran untuk DLH. Sementara penyedia lahan untuk TPS, pihaknya akan koordinasi dengan Pemko dan BP Batam.

Ia menilai TPS ini penting agar sampah-sampah ini tidak bertebaran di tepi jalan.

“Selagi anggaran dari kepala dinas itu sesuai dengan kemampuan Pemko Batam tentu kita akan mendukungnya. Artinya ini kita kaji ulang kita pelajari,” katanya. (ara)