Gandeng KPK, Pemko Batam Tegaskan Tata Kelola Bersih dan Transparan

AriraNews.com, Batam – Upaya memperkuat integritas birokrasi kembali ditegaskan Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui langkah konkret pemberantasan korupsi. Komitmen ini diwujudkan lewat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang digelar di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Selasa (7/4/2026).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dihadiri Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin, Sekretaris Daerah Firmansyah, serta para Asisten dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam.

Turut hadir sebagai narasumber utama Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo, didampingi Kasatgas Korsupgah Wilayah I KPK RI Uding Juharudin, Salim Ting, dan tim Satgas Korsup lainnya.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi berkelanjutan dari KPK RI. Ia menilai kehadiran KPK menjadi dorongan positif dalam memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih Batam memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan investasi unggulan.

Ia juga menyoroti struktur kepemimpinan terintegrasi di Batam, di mana Wali Kota dan Wakil Wali Kota sekaligus menjabat sebagai ex-officio Kepala dan Wakil Kepala BP Batam. Menurutnya, hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan sinkronisasi kebijakan, mulai dari pelayanan perizinan hingga pengelolaan lahan yang lebih transparan dan akuntabel.

“Ini adalah ruang untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan, mulai dari pelayanan perizinan hingga pengelolaan lahan yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar.

Selain itu, Amsakar memaparkan capaian Pemko Batam dalam program Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK yang mencapai nilai 94,21 pada tahun 2025. Meski demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir.

Ia menekankan bahwa pada tahun 2026, fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi secara substantif, termasuk transparansi pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset, serta penguatan peran APIP sebagai sistem peringatan dini guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor.

Sementara itu, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo memberikan motivasi kepada seluruh jajaran di Batam. Ia mengaku memiliki kesan khusus terhadap Batam dibandingkan banyak daerah lain yang pernah ia kunjungi.

“Saya pribadi bangga dengan Batam. Harapan saya, Bapak Ibu harus terlecut dan terpacu. Batam ini mestinya bisa bersaing langsung dengan Singapura. Jangan lagi Singapura dibandingkan dengan Jakarta, cukup Batam yang melawannya. Itu bukan mimpi, itu bisa terwujud tergantung komitmen kita bersama,” ungkap Agung Yudha.

Menurutnya, Batam memiliki potensi besar untuk bersaing di tingkat internasional, bahkan sejajar dengan Singapura, asalkan didukung komitmen bersama dari seluruh pihak.

Ia juga menjelaskan bahwa Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK kini menjalankan dua fungsi utama melalui Satgas Pencegahan dan Penindakan. Berdasarkan Perpres 102 Tahun 2020, KPK memiliki peran fasilitasi dalam memberikan bantuan teknis maupun pendanaan bagi aparat penegak hukum di daerah dalam penanganan perkara korupsi.

KPK, lanjutnya, hadir untuk memperkuat supervisi dan koordinasi, terutama pada perkara yang mengalami hambatan, dengan harapan upaya pencegahan korupsi di Batam dapat berjalan lebih optimal.

Rangkaian kegiatan yang berlangsung lebih dari tiga jam ini juga diisi dengan diskusi interaktif antara tim KPK RI, jajaran Pemko Batam, serta instansi terkait seperti BPN dan BP Batam. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong Batam menjadi kawasan investasi yang semakin andal dan berdaya saing global. (*/emr)