Bantah Isu Politis, Taba Iskandar: Perjuangan Penghapusan UWT Murni Aspirasi Warga

AriraNews.com, Batam – Koordinator Kawan Lama (Kalam) sekaligus Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Taba Iskandar, menegaskan bahwa perjuangannya dalam mendorong pembebasan Uang Wajib Tahunan (UWT) tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan murni aspirasi masyarakat.

Ia membantah tegas isu yang menyebut perjuangan pembebasan UWT yang saat ini bergulir sarat kepentingan politik dari pihak tertentu. Menurutnya, langkah yang diambilnya bukan untuk kepentingan partai politik mana pun.

“Karena saya melihat di lapangan berkembang isu macam-macam, seakan-akan saya berjuang ini ada kepentingan politik salah satu partai,” kata Taba Iskandar saat ditemui di kawasan Batam Center, Selasa (07/04/2026).

Ia menilai anggapan tersebut tidak benar. Taba menjelaskan bahwa dorongan untuk memperjuangkan penghapusan UWT muncul saat dirinya melakukan reses di daerah pemilihan (dapil) 6.

“Itu tidak benar, saya mengutarakan ini, karena selama saya reses turun ke dapil daerah pemilihan saya, dapil 6,” lanjut Taba.

Dalam sejumlah kunjungan, ia mengaku menyerap langsung keluhan masyarakat yang merasa terbebani dengan kewajiban pembayaran UWT.

Ia mengungkapkan, masyarakat saat ini menghadapi beban ganda. Setelah sebelumnya membayar UWT tahap pertama untuk jangka waktu 30 tahun, kini mereka kembali dibebani pembayaran tahap kedua untuk 20 tahun berikutnya.

“Sehingga masyarakat sudah memiliki Hak Guna Bangunan (HGB), tapi kemudian muncul lagi tagihan tahap dua. Ini sangat memberatkan,” ujar Taba.

Selain itu, masyarakat juga tetap diwajibkan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun.

Sementara itu, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan, sehingga semakin menambah beban ekonomi warga di masa kini.

“Di tengah kondisi kehidupan masyarakat sekarang, ini jelas sangat memberatkan,” ujarnya.

Taba juga menjelaskan latar belakang historis munculnya UWT di Batam. Menurutnya, kebijakan tersebut pada awalnya bertujuan untuk mendorong pembangunan daerah melalui pengelolaan lahan oleh Otorita Batam di bawah skema Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

Ia menilai, hasil kerja Otorita Batam patut diapresiasi karena mampu mendorong pertumbuhan pesat Kota Batam hingga menjadi salah satu daerah paling berkembang dalam beberapa dekade terakhir.

“Tidak ada kota yang semaju Batam dalam waktu beberapa puluh tahun seperti ini. Itu artinya pembangunan berjalan sangat pesat,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa sejumlah kebijakan perlu dievaluasi, termasuk keberlanjutan UWT yang dinilai sudah tidak relevan dan memberatkan masyarakat, khususnya untuk kawasan permukiman dan lahan non-komersial.

Terkait tuntutan penghapusan UWT, ia menyebut aspirasi tersebut tidak hanya datang dari dapilnya, tetapi juga diyakini menjadi suara mayoritas masyarakat di berbagai wilayah Batam.

Menurutnya, masyarakat berharap adanya penghapusan UWT serta pencabutan HPL BP Batam, khususnya untuk kawasan permukiman dan lahan non-komersial.

“Itu aspirasi yang saya terima langsung saat reses, dan saya yakin teman-teman DPRD provinsi maupun kota di setiap dapil juga menerima hal yang sama,” kata Taba.(emr)