Gubernur Pimpin Rapat Koordinasi di Karimun, Bahas Bandara RHA dan Pelabuhan Malarko

Ariranews.com, Karimun: Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad mengatakan Kabupaten Karimun sudah ditetapkan pemerintah pusat sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yang sudah diberikan relaksasi di bidang fiskal dan perizinan. Hal ini tentu akan optimal jika didukung dengan prasarana transportasi yang memadai, untuk mendorong pencapaian investasi.

Pernyataan Ansar Ahmad tersebut disampaikan ketika memimpin rapat koordinasi tentang kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko yang dilaksanakan di Gedung Nasional Kabupaten Karimun, Rabu (5/5/2021).

“Saat ini pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan sangat bersemangat membantu kelanjutan pembangunan Bandara Raja Haji Abdullah dan Pelabuhan Malarko. Ini sebuah kebijakan yang harus kita apresiasi dan kita dukung penuh,” kata Gubernur.

BACA JUGA:   SPAM Batam Maksimalkan Kapasitas Produksi dan Penambahan Sambungan Rumah

Kementerian Perhubungan, kata Gubernur, tengah merencanakan menambah perpanjangan runway hingga 2.200 x 45 meter agar dapat didarati pesawat yang lebih besar seperti Boeing 737.

Untuk pengembangan tahap pertama, ditargetkan selesai pada akhir tahun 2021 dengan panjang runway 1.600 meter.

“Kalau tahun ini runway Bandara Raja Haji Abdullah bisa selesai 1600 meter maka Bandara tersebut bisa didarati pesawat jenis ATR. Untuk itu, saya minta dukungan Bupati Karimun dan unsur terkait untuk membantu suksesnya kegiatan tersebut,” tutur Ansar Ahmad.

BACA JUGA:   AMI Aplikasi Pintar bright PLN Batam, Petugas Tak Perlu Datang Lagi Cek Meteran

Bandara Raja Haji Abdullah Karimun saat ini mempunyai panjang runway 1400 x 30 meter, apron 73,5 m x 40 m dan taxiway 75 m x 15 m, yang melayani penerbangan perintis.

Selain runway, pengembangan juga akan dilakukan di antaranya di fasilitas di sisi udara meliputi pembuatan Turning Area dan Marking.

Lanjutan pembuatan drainase sisi udara dan di sisi darat meliputi perluasan dan penataan lanscape parkir terminal dan penambahan fasilitas penunjang pelayanan bandara udara lainnya.

Dalam kesempatan tersebut juga dibahas tentang rencana kelanjutan pembangunan Malarko. Ketua DPRD Karimun, Yusuf Siraj mengatakan, keinginan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Malarko sudah sangat lama.

BACA JUGA:   Terobosan Besar, Perizinan di BP Batam Cukup Dilakukan oleh Direktur PTSP

“Kita berterima kasih kepada Pak Gubernur yang sudah mendorong persoalan Pelabuhan Malarko ke Kementerian Perhubungan. Dan alhamdulillah respon pemerintah pusat sangat positif. Mudah-mudahan terselesaikannya Pelabuhan Malarko menjadi salah satu pendorong tumbuhnya investasi dan sentra-sentra ekonomi baru di Karimun,” jelas Yusuf Siraj.

Setelah mendengar berbagai masukan dari KSOP, Kepala Bandara Raja Haji Abdullah, BPN, BP Kawasan Karimun dan PT Pelindo, Gubernur minta Bupati Karimun Aunur Rafiq menyiapkan daya dukung yang diperlukan agar seluruh progres Kementerian Perhubungan RI yang dilaksanakan di Kabupaten Karimun bisa berhasil dengan baik.(emr/*)