Polemik Pengembangan Pulau Rempang, Gubernur Kepri Pilih Diam?

AriraNews.com, Batam – Polemik pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, masih terus bergulir.

Banyak pihak mempertanyakan sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang memilih diam saat rencana investasi yang termasuk dalam Daftar Program Strategis Nasional Tahun 2023 tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Ansar.

Padahal, pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City merupakan prioritas pemerintah pusat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Di sisi lain, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, juga telah memerintahkan Gubernur Kepri untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini yakni percepatan relokasi masyarakat Pulau Rempang ke wilayah Dapur 3 Sijantung, Galang.

Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar tersebut menitipkan pesan itu saat memimpin rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga serta Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, Jumat (25/8/2023) lalu.

“Kita sudah dengar dari seluruh kementerian dan lembaga di sini, ada Pak Gubernur (Kepri) juga. Selesaikan ya Pak Gubernur,” tegas Airlangga, dalam pertemuan tersebut.

Namun, gelombang penolakan masih saja berdatangan.

Baru-baru ini, masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Kesultanan Riau Lingga mendesak Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, untuk mengambil sikap terkait rencana relokasi untuk warga terdampak proyek pengembangan Pulau Rempang.

Dalam aksi demontrasi di depan Gedung Gubernur Kepri, Kamis (31/8/2023), puluhan warga tersebut meminta agar Ansar Ahmad dapat segera menyurati Presiden Joko Widodo guna menghentikan relokasi.

Sikap Ansar yang memilih tidak berkomentar terhadap penolakan itu pun disayangkan oleh banyak pihak.

Sejatinya, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mampu menjelaskan jika proyek pengembangan Rempang merupakan salah satu Program Strategis Nasional.(emr)