Wagub Nyanyang Dukung PTK Group Kembangkan Aset dan Bisnis di Batam

AriraNews.com, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menerima kunjungan manajemen PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) Group di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Rabu (22/10).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama PTK, Afan Aftori, bersama jajaran manajemen di bawah PTK Group. Agenda pertemuan membahas pengelolaan aset bersama yang dimiliki perusahaan tersebut di wilayah Batam.

Dalam pertemuan itu, Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasinya atas kontribusi PTK Group sebagai salah satu perusahaan logistik maritim yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepri. Ia juga mendorong perusahaan untuk terus memperluas lini bisnisnya agar dampak ekonomi yang dihasilkan semakin luas bagi masyarakat dan daerah.

“Sebagai perusahaan besar, PTK Group memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi daerah. Kami mendukung penuh rencana pengembangan bisnis dan aset mereka, termasuk rencana pembangunan perumahan bagi karyawan dan pekerja, yang sudah mengantongi izin berdasarkan fatwa planologi dari BP Batam,” ujar Nyanyang.

Sementara itu, Dirut PTK Group Afan Aftori menjelaskan, kunjungan tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi dan meminta dukungan Pemerintah Provinsi Kepri terhadap rencana ekspansi dan pengelolaan aset PTK ke depan.

Menurut Afan, PTK Group saat ini telah mengembangkan tiga zona bisnis utama di Batam. Zona A seluas 12,9 hektar digunakan untuk pelabuhan, open storage, gudang, jetty, dan infrastruktur pendukung lainnya. Zona B mencakup lahan seluas 6,2 hektar yang telah dibangun menjadi gedung perkantoran, sementara Zona C seluas 4,5 hektar masih berstatus lahan kosong PPL.

“Secara keseluruhan, PTK Group memiliki aset seluas 71,7 hektar di Batam. Aset ini telah dimanfaatkan untuk berbagai fasilitas seperti pelabuhan, messhall, perumahan, warehouse, hingga lahan pengembangan baru,” jelas Afan.

Nyanyang berharap, pengelolaan dan pengembangan aset tersebut dapat berjalan sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan investasi baru di Kepulauan Riau. (ara)