SMPN 2 Bunguran Selatan Terapkan Pengelolaan Dana BOS Berbasis Data demi Tingkatkan Mutu Pendidikan

Ariranews.com, Natuna – SMPN 2 Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, menerapkan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berbasis data dengan menjadikan Rapor Pendidikan sebagai dasar utama dalam menyusun program dan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2026. Kebijakan tersebut diambil agar setiap rupiah Dana BOS digunakan sesuai kebutuhan nyata sekolah sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Pendekatan berbasis data itu diwujudkan melalui penetapan sejumlah program prioritas yang mengacu pada hasil evaluasi Rapor Pendidikan. Selain memenuhi kebutuhan operasional sekolah, Dana BOS juga diarahkan untuk memperkuat karakter disiplin peserta didik, meningkatkan budaya literasi, serta melengkapi sarana pembelajaran secara bertahap.

Kepala SMPN 2 Bunguran Selatan, Nurul Afandi, mengatakan sekolah menerima alokasi Dana BOS Reguler sebesar Rp72.480.000 pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut dikelola berdasarkan tiga skala prioritas agar penggunaannya efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan.

“Setiap kepala sekolah memiliki strategi manajerial masing-masing. Namun, prinsip yang kami pegang adalah mengelola anggaran secara bijaksana dengan mengutamakan kebutuhan sekolah yang paling mendesak,” katanya,Selasa 7/7/2026 melalui telpon selulernya.

Ia menjelaskan, prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan operasional rutin sekolah, seperti pembayaran listrik, layanan internet, perawatan taman, pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta penyediaan buku yang dialokasikan sebesar 10 persen dari total Dana BOS sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) BOS.

Selanjutnya, sekolah memprioritaskan pembiayaan program yang disusun berdasarkan hasil evaluasi Rapor Pendidikan. Menurut Nurul Afandi, laporan tersebut menjadi acuan untuk melihat indikator yang masih perlu diperbaiki sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah kedisiplinan siswa. Untuk mengatasinya, SMPN 2 Bunguran Selatan menggandeng satuan Marinir dalam pelaksanaan kegiatan proyek kepemimpinan yang akan dilaksanakan setelah dimulainya tahun ajaran baru.

Di sisi lain, rendahnya budaya literasi juga menjadi fokus pembenahan. Sekolah menjalankan program membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setelah membaca, setiap siswa diminta menceritakan kembali isi bacaan sebagai upaya meningkatkan kemampuan memahami sekaligus menyampaikan informasi.

“Program-program tersebut lahir dari hasil evaluasi Rapor Pendidikan. Jadi, setiap kegiatan yang kami laksanakan memiliki dasar yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Adapun prioritas ketiga diarahkan pada pengadaan fasilitas penunjang pembelajaran. Setelah kebutuhan operasional dan program sekolah terpenuhi, Dana BOS dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sarana seperti laptop, proyektor, serta perlengkapan pendukung pembelajaran lainnya.

Dalam proses penyusunannya, sekolah terlebih dahulu melakukan bedah Rapor Pendidikan bersama majelis guru dan pengawas sekolah. Hasil pembahasan kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), sebelum dibahas bersama orang tua siswa dan disahkan oleh Komite Sekolah.

Nurul Afandi mengakui alokasi Dana BOS tahun ini masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengembangan sarana pendidikan. Meski kebutuhan operasional dan program sekolah masih dapat terpenuhi, anggaran untuk pengadaan mebel, rehabilitasi ruang, dan digitalisasi pembelajaran masih terbatas.

“Dalam satu tahun kami baru mampu mengadakan satu unit laptop dan satu proyektor. Jumlah itu tentu belum sebanding dengan kebutuhan sekolah, tetapi kami terus berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia,” katanya.

Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, seluruh realisasi penggunaan Dana BOS dipaparkan secara terbuka kepada orang tua siswa dan Komite Sekolah melalui rapat rutin. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sekaligus memperoleh pengawasan dari seluruh pemangku kepentingan.

(Dod)