RDP Holywings di Komisi I DPRD Batam Berjalan Panas, Ada yang Diusir dari Ruang Rapat

AriraNews.com, Batam – Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan kawasan Harbour Bay, Batuampar, di Komisi I DPRD Batam, Selasa (5/7/2022) siang, sempat berjalan panas. Bahkan, Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Lik Khai, mengusir perwakilan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam (sebelumnya ditulis Dinas Pendapatan Daerah Batam) dari ruang rapat karena tak bisa menjawab pertanyaan yang diajukannya.

“Keluar, keluar, keluar, untuk apa di sini kalo tak bisa jawab yang kita tanya,” bentak politisi Nasdem tersebut.

Bentakan Lik Khai membuat ruangan hening sejenak. Staf dari BP2RD yang datang dalam rapat itu pun keluar dari ruang rapat.

Rapat yang dipimpin Safari Ramadhan dan dihadiri seluruh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam tersebut, ingin mendengarkan keterangan dari instansi-instansi terkait tentang perizinan di kawasan Harbour Bay, termasuk kasus yang tempat hiburan Holywings.

Tak banyak yang dapat digali dalam rapat tersebut. Pasalnya, perwakilan dari dinas terkait, contohnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam dan Dispenda Kota Batam tak mampu menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi I DPRD Kota Batam.

“Bagaimana kita mampu memperbaiki atau menambah PAD kalo dalam rapat seperti ini tak bisa menjelaskan, bahkan terkesan ditutup-tutupi,” kata Lik Khai.

Sementara, terkait Holywings, manajemen Holywings Batam mengatakan akan segera melengkapi semua perizinan mendasar terutama yang diterbitkan oleh Pemko Batam.

General Manager Outlet Holywings Batam, Aru mengatakan, untuk pengurusan Izin Membangun (IMB), pihaknya sudah berkomunikasi dengan pihak pengelola Harbour bay. Ia menuturkan, pihak menajemen Harbour Bay menyanggupi untuk mengurus IMB tersebut.

“Karena gedung ini kami sewa, maka kami membicarakan terlebih dahulu ke pihak Harbour Bay, mereka yang akan mengurus surat itu,” kata Aru.

Dijelaskannya, saat ini pihaknya juga mengurus perizinan lanjutan yaitu, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), melalui sistem Online Single Submission (OSS) dari BP Batam.

“Saya baru siap ada 8 perizinan, untuk kelayakan dan dari Dinas Kebakaran belum, akan segera kami urus,” kata Aru.

Direktur PTSP BP Batam, Harlas Buana mangatakan, saat ini outlet Holywings Batam sudah memiliki izin baru, dengan KBI 5601, perizinan tersebut sudah di verifikasi. Kemudian izin penjualan langsung minuman beralkohol golongan B dan C pun terverifikasi.

“Perizinan melalui BP Batam, karena mengacu pada PP No 41, dan PP No 5 tentang Kawasan Bebas, namun ada perizinan mendasar yang dikeluarkan oleh Pemko Batam,” terang Harlas Buana.

Disinggung terkait beroperasinya outlet Holywings Batam disaat perizinan belum lengkap, Harlas Buana memaparkan, saat ini masuk pada sistem percepatan perizinan, apabila ada suatu tempat usaha belum melengkapi perizinan, bisa saja beroperasi.

“Pemenuhan kewajiban saat sudah beroperasi, bisa dilengkapi sambil usaha berjalan, itu ada jangka waktunya, apabila sudah sampai batas waktu tertentu, belum juga dilengkapi, itu bisa di evaluasi, yang jelas kita tidak boleh menghambat investasi,” terang Harlas Buana.(emr)