Rakor Kemenko Polkam di Batam, Ini Sejumlah Masukan Amsakar untuk Pemerintah Pusat

AriraNews.com, Batam – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batuampar, Rabu (22/10/2025).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto. Dalam kesempatan itu, Heri Wiranto menjelaskan bahwa rakor ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan maraton yang digelar di tiga zona, yakni zona timur di Sulawesi, zona tengah di Bali, dan zona barat di Batam.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menghimpun berbagai masukan terkait tata kelola pemerintahan yang telah berjalan, termasuk pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya agar ke depan penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif dan selaras,” ujarnya.

Ia menegaskan, seluruh masukan dari daerah akan menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Kami berharap masukan dari kepala daerah dapat menjadi poin penting dalam revisi peraturan ke depan. Masukan dari daerah sangat berarti untuk memastikan kebijakan pusat berpijak pada realitas lapangan,” tambah Heri.

Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, turut menjadi narasumber dalam forum tersebut. Amsakar menilai momentum ini sangat penting untuk meninjau kembali pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Rakor seperti ini patut disambut baik. Spiritnya adalah menggali masukan dari bawah, agar pengelolaan pemerintahan benar-benar sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Amsakar.

Ia mencontohkan sejumlah persoalan kewenangan yang perlu ditinjau, seperti pengawasan terhadap 31 kawasan industri di Batam yang saat ini menjadi kewenangan provinsi, serta pengelolaan pendidikan tingkat SMA yang juga berada di bawah pemerintah provinsi.

“Ini bukan soal benturan kewenangan, melainkan bagaimana kita mencari solusi terbaik agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” tegasnya.

Amsakar juga mengapresiasi dipilihnya Batam sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan zona barat. Menurutnya, hal ini sekaligus menggeliatkan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) di kota yang kini berkembang pesat tersebut.

“Terima kasih kepada Kemenko Polhukam yang mempercayakan Batam sebagai tuan rumah. Selain menjadi wadah strategis untuk menyampaikan aspirasi daerah, kegiatan ini juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

Dengan semangat sinergi antara pusat dan daerah, rakor ini diharapkan mampu melahirkan arah baru penyelenggaraan pemerintahan yang lebih harmonis, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (ara)