AriraNews.com, Natuna – Suasana Natuna Hotel pada Senin (16/9/2025) terasa berbeda. Di tengah seriusnya pembahasan soal pemilu pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hadir juga wajah-wajah familiar dari kalangan insan pers. Ketua dan Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Natuna ikut duduk bersama Bawaslu, KPU, partai politik, akademisi, hingga organisasi masyarakat.
Tema yang diangkat memang berat, “Tantangan Penyelenggaraan Pemilu Pasca Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024”. Namun kehadiran jurnalis lokal menjadi bukti bahwa pers tak hanya bertugas menulis berita, tapi juga ikut menjaga jalannya demokrasi agar tetap sehat.
“Kami ingin masyarakat Natuna mendapatkan informasi yang benar dan utuh tentang putusan MK ini, karena dampaknya sampai ke daerah. Jangan sampai ada informasi yang setengah-setengah,” tegas Ketua PWI Natuna, M. Rapi.
Hal senada disampaikan Sekretaris PWI Natuna, Rusdi Handika. Menurutnya, putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah harus dipahami bersama, karena bisa menimbulkan jeda jabatan kepala daerah maupun DPRD.
“Pers harus hadir memberi pencerahan, agar publik tidak bingung,” ujarnya.
Diskusi yang digelar Bawaslu Natuna berlangsung interaktif. Berbagai pihak menyampaikan pandangan, dari tantangan teknis pengawasan hingga kesiapan menghadapi pola baru pemilu. Semua sepakat, proses demokrasi di Natuna harus tetap transparan, konstitusional, dan partisipatif.
Dengan melibatkan insan pers, Bawaslu Natuna berharap informasi penting terkait perubahan sistem pemilu bisa sampai ke masyarakat luas, sehingga demokrasi di daerah perbatasan ini tetap kokoh. (dod)
