AriraNews.com, BATAM — Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026). Forum ini menjadi momentum evaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah program kerja dan kepemimpinan baru PHRI Kepri untuk periode berikutnya.
Musda dihadiri jajaran pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pariwisata. Agenda utama juga mencakup pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode selanjutnya.
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan, keberadaan industri hotel dan restoran memiliki posisi penting dalam mendukung perkembangan Batam sebagai kota yang sejak awal dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan investasi.
Menurutnya, pertumbuhan sektor pariwisata tidak terlepas dari pembangunan akses dan infrastruktur. Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam, kata Ardiwinata, terus mendorong peningkatan konektivitas dan infrastruktur pendukung pariwisata.
“Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya,” ujarnya.
Ia juga memaparkan besarnya potensi industri hospitality di Batam. Berdasarkan data yang disampaikannya, terdapat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran yang terdata di Kota Batam.
“Dari jumlah PAD, sektor pariwisata menyumbang 24 persennya,” ungkap Ardi.
Ardiwinata menilai angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pelaku usaha hotel dan restoran terhadap ekosistem pariwisata sekaligus perekonomian daerah. Karena itu, ia mendorong anggota PHRI memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan daya saing destinasi.
Salah satu peluang yang dinilai penting adalah pengembangan fasilitas meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE). Ketersediaan ruang pertemuan dan convention hall yang representatif dinilai dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat maupun kegiatan berskala nasional dan internasional.
Sementara itu, Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani yang membuka Musda menekankan pentingnya penguatan organisasi dan peningkatan jumlah anggota PHRI. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang bergabung akan semakin kuat pula posisi organisasi dalam memperjuangkan kepentingan industri.
Hariyadi mengatakan PHRI memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, menyampaikan informasi terkait regulasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia juga mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota untuk bergabung dengan PHRI. Proses keanggotaan, menurutnya, kini semakin mudah karena telah didukung sistem pendaftaran secara daring.
“Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha,” katanya.
Di sisi lain, Hariyadi mengingatkan bahwa industri restoran juga menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari biaya bahan baku, operasional, hingga berbagai regulasi yang berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021-2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi tantangan industri ke depan.
“Kita semua menyadari bahwa Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Batam, Bintan, dan kawasan lainnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.
Menurut Jimmi, sektor hotel dan restoran di Kepri memiliki peluang besar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi. Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan tantangan berupa persaingan yang semakin ketat, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, perizinan, serta tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability.
Ia menyebut PHRI Kepri selama periode kepengurusannya telah berupaya menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, mendorong standardisasi pelayanan, serta menjadi wadah komunikasi bagi pelaku industri hotel dan restoran di kabupaten/kota se-Kepri.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Itulah sebabnya forum Musda ini menjadi penting,” katanya.
Jimmi menyampaikan, BPD PHRI Kepri saat ini memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah di Provinsi Kepri, dengan keanggotaan hotel dan restoran yang menjadi bagian dari jaringan organisasi.
Ia mengajak seluruh anggota memanfaatkan Musda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan merumuskan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri, Reni Novianti, mengatakan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan prinsip demokrasi organisasi.
Tahapan menuju pemilihan ketua baru telah dimulai sejak Juli 2026, termasuk penyampaian informasi kepada anggota dan publik serta proses pendaftaran calon ketua. Administrasi para calon juga telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan organisasi. Dalam proses ada dua calon ketua yang akan muncul, yakni Santi dan Rizal.
“Seluruh persiapan teknis, tempat, akomodasi hingga tata tertib telah disiapkan,” ujar Reni.
Dengan dibukanya Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan dan program kerja baru yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata, memperkuat sinergi dengan pemerintah, serta meningkatkan daya saing hotel dan restoran di tengah persaingan destinasi regional.
Forum tersebut sekaligus menjadi titik tolak untuk memperkuat PHRI sebagai organisasi yang profesional, solid, dan mampu memperjuangkan kepentingan pelaku industri pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau. (emr)
