AriraNews.com, BATAM – Di tengah derasnya arus informasi digital, wartawan dituntut tidak sekadar cepat menyampaikan berita, tetapi juga harus mampu memastikan setiap informasi yang dipublikasikan akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, pemberitaan yang tidak tepat bukan hanya berpotensi merugikan individu atau kelompok tertentu, melainkan juga dapat berdampak terhadap kepentingan bangsa.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III Pro Jurnalismedia Siber (PJS) sekaligus melantik pengurus organisasi tersebut untuk periode 2026–2027 di Batam, Rabu (4/11/2026).
Hadir dalam pelantikan tersebut, Sekda Provinsi Kepri, Misni, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah Alias Wello, yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Lingga, Kepulauan Riau, periode 2016–2021, Ketua Umum Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK), Prof. Nelson Pomalingo, Deputi Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuti Sirait, Perwakilan Forkopimda Kepri dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Zulkifli menegaskan, peningkatan kompetensi dan profesionalisme wartawan media siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Menurutnya, penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan jurnalistik harus menjadi perhatian agar wartawan mampu menghasilkan pemberitaan yang berkualitas.
Ia mengingatkan, kesalahan dalam menyampaikan informasi dapat menimbulkan konsekuensi luas, bahkan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional.
“Perlu meningkatkan kemampuan para jurnalis kita. Dampak dari berita-berita yang tidak tepat itu bukan hanya satu pihak yang rugi, tetapi kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.
Selain kemampuan jurnalistik, Zulkifli juga menilai wartawan perlu memahami arah kebijakan pemerintah, termasuk landasan konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa. Pemahaman tersebut penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak kehilangan konteks serta mampu memberikan gambaran utuh mengenai berbagai persoalan nasional.
Ia kemudian mengaitkan pentingnya pemahaman tersebut dengan persoalan kedaulatan pangan yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Menurut Zulkifli, kedaulatan pangan memiliki keterkaitan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa pengelolaan kekayaan alam harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam konteks itu, ia menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor sejumlah komoditas pangan selama bertahun-tahun, seperti beras, gandum, gula, kedelai, hingga garam.
Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi gambaran bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, terutama dalam meningkatkan produktivitas petani, peternak, dan nelayan dalam negeri.
Zulkifli menekankan bahwa peningkatan produktivitas tidak cukup hanya mengandalkan bantuan, tetapi harus dibarengi dengan modernisasi sektor pertanian, mekanisasi, tata kelola yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi.
“Indonesia tidak mungkin maju kalau rakyatnya terus bergantung pada bantuan. Kita harus melatih, memberikan kesempatan dan membuka peluang agar masyarakat produktif,” katanya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PJS, Mahmud Marhaba, menyebut Rakernas III sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan kapasitas wartawan media siber dalam menghadapi perkembangan industri pers.
Mahmud menyampaikan apresiasi kepada Zulkifli Hasan yang telah bersedia hadir dan membuka kegiatan Rakernas III PJS di Batam.
Menurutnya, kegiatan tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 250 peserta yang berasal dari 26 provinsi di Indonesia. Sejumlah delegasi bahkan telah tiba di Batam sejak Sabtu (31/10/2026), di antaranya perwakilan dari Sumatera Utara dan Bangka Belitung.
Mahmud yang juga merupakan Ahli Pers Dewan Pers itu berharap Rakernas III mampu menghasilkan program kerja konkret yang mendorong lahirnya wartawan kompeten, berintegritas, dan profesional dalam menjalankan fungsi pers.
“Melalui Rakernas ini, kami ingin memperkuat kapasitas dan profesionalisme wartawan media siber agar mampu menghadapi tantangan informasi digital serta menjalankan fungsi pers untuk kepentingan publik,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyoroti pentingnya membangun sinergi antara pers, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan daerah.
Ia berharap media massa dapat mengambil peran strategis melalui penyampaian informasi yang produktif dan membangun, tanpa meninggalkan prinsip utama jurnalistik dalam menyampaikan fakta kepada masyarakat.
Menurut Amsakar, pemberitaan yang konstruktif dapat menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong kemajuan daerah.
“Lebih baik kita memberikan informasi-informasi yang produktif ketimbang mengembangkan cerita-cerita yang kontraproduktif. Lebih bagus kita membangun rasa kebersamaan daripada sibuk mencari penyakit,” ujarnya.
Meski demikian, Amsakar mengingatkan agar perkembangan industri media tidak semata-mata diukur dari jumlah penonton, tanda suka, maupun pelanggan. Di tengah persaingan platform digital, kebenaran dan akurasi informasi harus tetap menjadi prioritas utama.
Ia berharap Rakernas III PJS tidak hanya menjadi agenda konsolidasi organisasi, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi serta program kerja yang memperkuat kemitraan PJS dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah.
Dengan demikian, keberadaan organisasi wartawan media siber diharapkan semakin berkontribusi dalam menciptakan ekosistem pers yang profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan informasi berkualitas bagi masyarakat. (pjs)
