AriraNews.com, Batam – Komisi II DPRD Kepri menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pengusaha ikan dan nelayan, di Gedung Graha Kepri, Batam, Selasa (10//1/2023). Hasilnya, mereka meminta pemerintah pusat agar menetapkan dan memperluas wilayah kerja setiap pelabuhan ikan terukur yang ada.
Saat ini, terdapat enam pelabuhan ikan terukur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat di Kepri. Keenam pelabuhan itu di Jembatan 2 Barelang Batam, Moco Dompak Tanjungpinang, Kijang Bintan, Moro Karimun, Tarempa Anambas, dan Selat Lampa Anambas. Tujuannya, memudahkan para pengusaha ikan dan nelayan untuk membongkar hasil tangkapan dan mengurangi biaya operasi.
Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin mengungkapkan, pihaknya dan para pengusaha maupun nelayan memberikan satu suara terkait program pemerintah pusat melalui Kementerian Perikanan dan Kelautan perihal Penangkapan Ikan Terukur (PIT) serta pelabuhan ikan yang akan diterapkan di sejumlah daerah di Kepri.
“Saat ini belum ada pelabuhan yang memenuhi standar. Untuk memudahkan para pengusaha ikan dan nelayan, kami minta agar ada wilayah kerjanya,” ujar Wahyu Wahyudin, usai RDP tersebut.
Selain itu, para pengusaha dan nelayan meminta agar Pemprov Kepri memberikan diskresi atau kebebasan bagi pada nelayan untuk melakukan bongkar muat di wilayah yang tidak jauh dari tempat mereka atau kawasan tangkap para nelayan.
“Hal itu akan mengurangi cost dari nelayan, di samping itu, kualitas ikan juga tetap terjaga,” jelas Wahyu.
Sementara itu, salah seorang pengusaha asal Karimun, Achuan mengatakan, pihaknya meminta agar penujukan wilayah kerja itu segera dilakukan. Contohnya, jika harus dipaksakan ke Moro, maka para pengusaha dan nelayan di sana akan kesulitan karena jarak tempuh yang mencapai satu jam lebih.
“Kami minta Tanjungbalai Karimun juga dijadikan pelabuhan. Dari dulu sampai sekarang, aktivitasnya sangat sarat. Kami juga sudah lihat fasilitas di Moro belum memadai,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Plt. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kepri, Tenny Permana. Menurutnya, HNSI Kepri akan terus memantau perkembangan di setiap kabupaten/kota. Sejauh ini, yang menjadi kekhawatiran utama para nelayan adalah perihal keselamatan dan keamanan saat pelabuhan itu beroperasi.
“Kapal dan alat lainnya akan meminta agar fasilitas yang ada cukup merata. Meski tetap ada plus minusnya,” pintanya.(***)
