AriraNews.com, BATAM – Komitmen mendorong pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian dalam pertemuan Wakil Ketua III DPRD Kota Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, bersama rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam tersebut menjadi momentum penting bagi kedua lembaga legislatif untuk saling berbagi pengalaman, khususnya mengenai kebijakan pembangunan infrastruktur publik, pembagian kewenangan, hingga optimalisasi potensi daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta dipimpin langsung Ketua Komisi D, Hj. Yuke Yurike, ST., MT., didampingi Wakil Ketua Komisi Muhammad Idris bersama sejumlah anggota.
Menyambut kunjungan tersebut, Muhammad Yunus Muda menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja. Menurutnya, pertemuan antarlembaga legislatif seperti ini menjadi ruang strategis untuk memperkaya wawasan sekaligus membandingkan kebijakan pembangunan yang diterapkan di masing-masing daerah.
“Kami ucapkan terima kasih sudah berkunjung dan selamat datang ke Batam. Dari aspek pembangunan tentu DKI Jakarta sebagai daerah pusat jauh lebih pesat. Namun, beberapa aspek pembangunan di Batam dengan keberadaan BP Batam dan status sebagai kawasan khusus tentu berbeda, sehingga dapat didiskusikan bersama,” ungkap Yunus.
Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam diskusi adalah pola pembangunan infrastruktur di Kota Batam yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini tidak terlepas dari pembagian peran antara Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam dalam penyelenggaraan pembangunan.
Yunus menjelaskan, BP Batam memiliki peran dalam pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, seperti jalan-jalan utama, pelabuhan laut, bandar udara, hingga sarana kebutuhan umum, termasuk penyediaan air. Sementara itu, Pemko Batam lebih banyak menjalankan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman hingga wilayah hinterland.
Pembagian kewenangan tersebut menjadi salah satu aspek penting yang turut memengaruhi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Batam. Karena itu, diperlukan koordinasi dan sinergi agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Selain membahas infrastruktur, diskusi juga menyoroti kontribusi pembangunan terhadap peningkatan PAD. Menanggapi pertanyaan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta mengenai sektor infrastruktur yang memberikan pemasukan bagi daerah, Yunus menyebut Penerangan Jalan Umum (PJU) sebagai salah satu sektor dengan kontribusi PAD terbesar.
“Untuk infrastruktur yang menghasilkan PAD, yang paling besar itu sektor Penerangan Jalan Umum (PJU),” jelasnya.
Dalam suasana pertemuan yang berlangsung hangat dan interaktif, kedua pihak juga saling bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan pembangunan infrastruktur publik. Muhammad Yunus turut memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi Kota Batam dalam merealisasikan pembangunan, sekaligus berbagi pengalaman mengenai upaya penyelesaiannya.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kota Batam dan DPRD DKI Jakarta diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan serta membangun perspektif bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Pertukaran informasi dan pengalaman tersebut juga diharapkan menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan fungsi legislasi DPRD, khususnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan daerah.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama Wakil Ketua III DPRD Kota Batam Muhammad Yunus Muda dan rombongan Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagai penanda kunjungan kerja sekaligus penguatan silaturahmi antarlembaga legislatif. (adv/emr)
