AriraNews.com, Jakarta – Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional (ASPI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8), sekaligus memperluas kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS 0% mulai 1 Oktober 2026. Dua kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem pembayaran domestik, meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas inklusivitas, dan mendorong daya saing pelaku usaha.
Kebijakan tersebut diumumkan dalam Peluncuran Respons Kebijakan Sistem Pembayaran oleh Bank Indonesia bersama asosiasi dan industri sistem pembayaran di Jakarta. Perluasan MDR QRIS 0% dilakukan dengan mempertahankan tarif 0% bagi merchant Usaha Mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500.000. Sementara itu, tarif 0% juga diberlakukan bagi seluruh kategori merchant lainnya kecil, menengah, dan besar untuk transaksi hingga Rp100.000, dari sebelumnya 0,7%.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan, setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan dan daya saing ekonomi nasional.
“Respons kebijakan ini berangkat dari satu optimisme bahwa kebijakan ini menjadi wujud nyata sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran bagi bangsa Indonesia, sekaligus menjadi hadiah kemerdekaan untuk masyarakat,” ujar Destry.
Menurut dia, kebijakan tersebut dibangun dengan prinsip keseimbangan, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat, membuka ruang pertumbuhan bagi merchant, serta menciptakan peluang baru bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), dengan tetap menjaga keberlanjutan industri.
KKI menjadi alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran (deferred payment) yang diproses secara domestik. Instrumen ini menggunakan sumber dana transaksi berbasis kartu kredit, dengan pembayaran melalui QRIS, baik melalui metode pindai (scan) maupun Tap.
Sejak 17 Agustus 2026, delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) telah menerbitkan KKI. Penerbit tersebut terdiri atas BCA, Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata, Bank Mega, serta BSI yang mengembangkan pembiayaan berbasis syariah. Ke depan, KKI akan terus dikembangkan, baik dari sisi fitur maupun layanan.
Di sisi lain, perluasan kebijakan MDR QRIS dilakukan seiring dengan semakin luasnya penggunaan QRIS dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta, termasuk 6,23 juta pengguna baru sepanjang Januari-Juni 2026.
QRIS juga telah menjangkau 44,86 juta merchant, dengan 96,68% di antaranya merupakan UMKM. Angka tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran semakin menjangkau pelaku usaha mikro dan kecil, tidak hanya usaha berskala besar.
Dari sisi transaksi, QRIS mencatat 12,55 miliar transaksi sepanjang semester I 2026. Nilai transaksinya mencapai Rp1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% secara tahunan (year-on-year/yoy).
Peluncuran KKI dan perluasan MDR QRIS 0% merupakan hasil sinergi Bank Indonesia dengan ASPI, PJP, industri sistem pembayaran, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030 dan Asta Cita Pemerintah.
Melalui penguatan instrumen pembayaran domestik dan penurunan biaya transaksi, Bank Indonesia berharap ekosistem sistem pembayaran yang semakin efisien dan inklusif dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (emr)
