Ariranews.com, Natuna – Aspirasi nelayan di wilayah perbatasan kian menguat terkait keterbatasan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar. Dalam kegiatan reses di Pulau Serasan, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Daerah Pemilihan Natuna–Anambas, Marzuki, mendorong adanya penambahan kuota BBM subsidi guna menjawab kebutuhan riil nelayan di lapangan.
Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh para nelayan yang menilai kuota solar subsidi saat ini belum mampu mengakomodasi kebutuhan operasional melaut, khususnya bagi armada tangkap skala kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM.
Sejumlah nelayan mengungkapkan, kuota yang diterima melalui dokumen pas kecil masih sangat terbatas. Bahkan, dalam satu bulan, mereka hanya memperoleh sekitar 100 liter solar, sementara kebutuhan untuk sekali melaut bisa mencapai 60 liter, tergantung jarak tempuh dan kondisi cuaca.
Menanggapi hal itu, Marzuki mendorong agar masyarakat juga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Natuna, sehingga dapat dilakukan pendataan sebagai dasar pengajuan penambahan kuota BBM.
“Kami berharap ini bisa diusulkan sesuai kebutuhan riil di lapangan, agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada nelayan,” ujarnya, Sabtu (25/4/2026) pada kegiatan reses di Pulau Serasan,
Ia menjelaskan, kebijakan kuota BBM yang ditetapkan pemerintah pusat umumnya mengacu pada kategori ukuran kapal. Namun, menurutnya, kondisi geografis Natuna sebagai wilayah perbatasan membuat kebutuhan BBM nelayan berbeda dengan daerah lain.
Marzuki mencontohkan, kapal berukuran sekitar 5 Gross Tonase (GT) di wilayah lain biasanya hanya beroperasi di perairan pesisir. Sementara di Natuna, kapal dengan ukuran serupa kerap menempuh jarak lebih jauh hingga ratusan mil laut demi mendapatkan hasil tangkapan.
“Dengan kondisi itu, kebutuhan BBM nelayan Natuna tentu lebih besar. Ini yang perlu menjadi perhatian dalam penentuan kuota,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa persoalan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Natuna untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau hingga ke pemerintah pusat.
“Pendataan yang akurat sangat penting agar usulan penambahan kuota memiliki dasar yang kuat dan bisa diperjuangkan,” tegas Marzuki.
Ia berharap adanya penyesuaian kebijakan kuota BBM bagi nelayan di wilayah perbatasan, sehingga aktivitas melaut tetap berjalan optimal dan sektor perikanan daerah dapat terus tumbuh.
(Dod)
