NATUNA, AriraNews.com – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,78 miliar untuk merehabilitasi 389 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 2026. Bantuan melalui APBN tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program rehabilitasi itu disalurkan dalam dua tahap, yakni 165 unit pada tahap pertama dan 224 unit pada tahap kedua. Setiap rumah mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp20 juta untuk meningkatkan kualitas bangunan agar lebih layak dihuni.
Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Natuna, Suratmojo, mengatakan program tersebut merupakan dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas permukiman masyarakat sekaligus bagian mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah.
Hal itu disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Kantor Perkim Natuna, Jalan Batu Sisir, Bukit Arai, Kecamatan Bunguran Timur, Senin (2/11/2026).
“Untuk tahap pertama sebanyak 165 unit dan tahap kedua 224 unit. Jadi, total keseluruhannya ada 389 unit rumah yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas melalui APBN,” kata Suratmojo.
Ia menjelaskan, pelaksanaan tahap pertama telah berjalan. Bahkan, sejumlah rumah penerima bantuan dilaporkan telah menyelesaikan pekerjaan rehabilitasi hingga 100 persen.
Sementara itu, tahap kedua mulai dilaksanakan setelah melalui proses penetapan dari pemerintah pusat.
Untuk tahap pertama, bantuan tersebar di sejumlah kecamatan di Natuna, di antaranya Bunguran Timur Laut, Bunguran Utara, Bunguran Barat, dan Bunguran Batubi.
Adapun bantuan tahap kedua sebanyak 224 unit berasal dari tiga sumber program kementerian dan lembaga. Rinciannya, 69 unit melalui Kementerian Sosial, 150 unit melalui program BNPB atau dukungan penanganan kawasan perbatasan, serta lima unit melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tersebar di Kecamatan Bunguran Selatan, Pulau Tiga dan Pulau Laut.
Suratmojo menjelaskan, bantuan Rp20 juta per rumah tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kualitas atau rehabilitasi bangunan, bukan untuk pembangunan rumah baru.
Skema tersebut berbeda dengan bantuan pembangunan rumah baru yang memiliki standar anggaran sekitar Rp50 juta per unit untuk rumah tipe 36.
Menurutnya, program rehabilitasi rumah tersebut diharapkan dapat berlanjut pada 2027. Pemerintah daerah berharap pemerintah pusat menambah kuota bantuan agar semakin banyak masyarakat Natuna yang dapat menikmati program tersebut.
“Mudah-mudahan pada 2027 kuota untuk Natuna bisa lebih besar dibandingkan tahun ini. Program ini berkelanjutan karena menjadi bagian dari dukungan terhadap program nasional 3 juta rumah,” ujarnya.
Program rehabilitasi rumah menjadi salah satu upaya pemerintah memperbaiki kualitas hunian masyarakat, terutama di wilayah perbatasan. Namun, keberhasilan pelaksanaannya juga membutuhkan pengawasan agar anggaran yang dialokasikan benar-benar menghasilkan perbaikan bangunan sesuai kebutuhan penerima.
Dengan alokasi Rp7,78 miliar pada 2026, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Natuna.
(Dod)
