AriraNews.com, BATAM – Keterbatasan lahan pertanian bukan alasan bagi Batam untuk bergantung sepenuhnya pada pasokan pangan dari luar daerah. Pemerintah Kota Batam justru mendorong pemanfaatan pekarangan rumah dan lahan terbatas sebagai ruang produktif untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan laju inflasi.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menilai gerakan pertanian perkotaan atau urban farming menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga ketersediaan komoditas pangan, terutama bahan kebutuhan pokok yang rentan mengalami gejolak harga. Melalui pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), masyarakat didorong mengambil peran langsung dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan dari lingkungan sendiri.
Komitmen tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Pelatihan dan Sosialisasi KWT serta Pekarangan Lestari yang diselenggarakan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam di Kantor Wali Kota Batam, Senin (2/11/2026).
Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 55 Tahun 2026 tentang Penguatan Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas. Turut hadir Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Batam, Erlita Amsakar, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Batam, Erdawati Firmansyah, serta puluhan perwakilan KWT dari berbagai wilayah di Batam.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyerahkan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis kepada perwakilan KWT. Bantuan ini diharapkan dapat menunjang aktivitas bercocok tanam sekaligus mendorong semakin banyak pekarangan warga menjadi lahan produktif.
Amsakar mengakui, pengembangan sektor pertanian di Batam memiliki tantangan tersendiri. Sebagai kota industri dan perdagangan, ketersediaan lahan pertanian relatif terbatas karena sebagian besar ruang telah dimanfaatkan untuk kawasan permukiman dan kegiatan ekonomi.
Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi penghambat dalam membangun kemandirian pangan. Justru diperlukan kreativitas dan terobosan agar potensi lahan yang masih tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Lahan di perkotaan memang komersial dan terbatas karena peruntukannya untuk kawasan perdagangan dan perumahan. Namun, harus ada ikhtiar nyata agar keterbatasan lahan ini tidak mengganggu produktivitas pertanian lokal, khususnya untuk komoditas strategis penopang ketahanan pangan,” ujar Amsakar.
Ia menjelaskan, urban farming dapat menjadi solusi untuk memperluas produksi pangan tanpa harus bergantung pada lahan pertanian berskala besar. Pekarangan rumah, lingkungan permukiman, hingga lahan di sekitar perkantoran dapat dioptimalkan untuk menanam berbagai komoditas pangan. Cabai, bawang, dan jagung menjadi sejumlah komoditas yang didorong untuk dikembangkan. Selain membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, peningkatan produksi di tingkat komunitas diharapkan dapat memperkuat pasokan lokal dan mengurangi tekanan terhadap harga pangan di pasaran.
Amsakar juga meminta camat dan lurah mengambil peran aktif dalam menggerakkan masyarakat. Ia menegaskan, KWT harus diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan pangan berbasis lingkungan, bukan sekadar kelompok penerima bantuan atau peserta pelatihan.
“KWT beserta jajaran camat dan lurah harus memandang gerakan ini sebagai sinergi strategis. Program ketahanan pangan tidak hanya milik daerah agraris, tetapi juga sangat vital di perkotaan lewat langkah nyata seperti urban farming maupun penyelenggaraan pasar sembako murah,” tegasnya.
Melalui pelatihan, sosialisasi, serta dukungan sarana dan prasarana pertanian, Pemko Batam berharap gerakan KWT semakin berkembang dan mandiri. Pemanfaatan pekarangan produktif pun diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan bercocok tanam, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama yang memberikan manfaat ekonomi bagi keluarga.
Lebih dari itu, penguatan urban farming diharapkan menjadi salah satu upaya jangka panjang Batam dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga ketersediaan komoditas strategis, serta membantu mengendalikan inflasi daerah. (adv/emr)
