Natuna, Ariranews.com – Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, mendapat perhatian Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani. Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga pangan di daerah kepulauan dan perbatasan tersebut terpaut sekitar 20 hingga 30 persen dibandingkan daerah lain.
Persoalan harga pangan itu menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Ahmad Muzani bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik, jajaran Forkopimda, serta unsur pemerintah dan instansi terkait di Natuna, Rabu (30/9/2026).
Muzani menilai kondisi geografis Natuna sebagai wilayah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam distribusi barang dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, penguatan sarana transportasi dan infrastruktur dinilai penting untuk mendukung kelancaran distribusi sekaligus menekan beban logistik.
“Selain itu, perlu ada support terhadap sarana transportasi, seperti berbagai jembatan dan cold storage di daerah-daerah maupun perkampungan nelayan. Hal itu tadi juga sudah dijawab oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan,” ujar Muzani.
Menurut Muzani, dukungan terhadap infrastruktur transportasi tidak hanya berkaitan dengan konektivitas antarwilayah, tetapi juga berhubungan dengan distribusi kebutuhan pokok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Selain transportasi, keberadaan cold storage menjadi perhatian karena fasilitas tersebut dibutuhkan untuk mendukung masyarakat pesisir dan nelayan dalam menyimpan hasil tangkapan sebelum dipasarkan.
Muzani menyebut, persoalan tersebut menjadi bagian dari catatan yang akan dibawa dalam pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Harapannya, dukungan terhadap infrastruktur transportasi dan fasilitas penyimpanan dapat memperkuat sistem logistik di Natuna.
Dengan karakter geografis yang terdiri atas wilayah kepulauan, kelancaran distribusi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketersediaan sekaligus keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.
Pembahasan mengenai harga pangan dan infrastruktur tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan, termasuk penguatan konektivitas dan dukungan terhadap sektor kelautan serta perikanan.
(Dod)





