Ariranews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan aksesibilitas yang selama ini menjadi tantangan utama pembangunan di wilayah perbatasan.
Momentum itu disampaikan langsung Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat mendampingi kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI ke sejumlah objek pertahanan di Kabupaten Natuna, Kamis (2/7/2026).
Di hadapan Menko Polkam, Bupati menegaskan bahwa tingginya biaya transportasi dan panjangnya rentang kendali menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya logistik, serta memengaruhi daya saing daerah. Menurutnya, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat menjadi kunci untuk membuka potensi besar yang dimiliki Natuna sebagai beranda terdepan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Cen Sui Lan menjelaskan bahwa mahalnya biaya transportasi berdampak langsung terhadap harga kebutuhan pokok, distribusi barang, biaya produksi, hingga menurunnya minat investasi di Kabupaten Natuna. Kondisi itu turut memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Karena itu, Bupati berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap persoalan aksesibilitas di daerah perbatasan. Ia optimistis, apabila hambatan tersebut dapat diatasi, Natuna akan berkembang lebih cepat dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan nasional.
Cen Sui Lan juga mengapresiasi kunjungan kerja Menko Polkam ke Kabupaten Natuna. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat merupakan bentuk kepedulian terhadap wilayah perbatasan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang merata.
“Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi modal penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan, khususnya di kawasan perbatasan,” ujarnya.
Di akhir pertemuan, Bupati berharap berbagai masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan kawasan perbatasan. Dengan dukungan tersebut, Natuna diharapkan semakin maju, memiliki daya saing yang tinggi, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Dod)
