AriraNews.com, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menjadi forum strategis untuk menentukan arah pembangunan Kota Batam di masa mendatang. Melalui forum ini, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan menyelaraskan berbagai program prioritas agar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Amsakar saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 di Grand Mercure Batam Centre, Kamis (5/3/2026). Hadir juga dalam kegiatan tersebut, Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris, Ketua DPRD Batam, Kamaluddin bersama unsur pimpinan, Forkopimda Kota Batam, dan sejumlah tamu undangan lainya.
Menurutnya, Musrenbang tidak sekadar menjadi tahapan formal dalam proses perencanaan pembangunan, melainkan ruang dialog terbuka antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
“Musrenbang ini menjadi forum penting untuk memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Amsakar.
Ia berharap berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan dalam forum tersebut dapat memperkaya sekaligus menyempurnakan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2027. Dengan demikian, dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan tidak hanya kuat secara konsep, tetapi juga realistis dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Amsakar juga memaparkan sejumlah kondisi strategis Kota Batam. Secara geografis, Batam berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang menjadikannya kawasan strategis bagi aktivitas perdagangan dan ekonomi global.
Dengan luas wilayah sekitar 1.020,28 kilometer persegi yang terdiri dari 454 pulau serta jumlah penduduk sekitar 1,29 juta jiwa, Batam menghadapi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas wilayah, serta penyediaan layanan publik yang merata.
Ia menambahkan, penyusunan RKPD 2027 juga diarahkan agar selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Langkah ini sekaligus memperkuat visi Batam sebagai kota madani yang inovatif, berkelanjutan, dan berbudaya, serta sebagai pusat investasi dan pariwisata.
Dalam paparannya, Amsakar juga menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Kota Batam dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 tercatat sebesar 6,69 persen dan meningkat menjadi 6,76 persen pada 2025, yang menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang semakin kuat.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi serta mendorong pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa.
Selain itu, angka kemiskinan di Batam juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2024 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 4,85 persen, kemudian turun menjadi 3,81 persen pada 2025 dengan jumlah penduduk miskin sekitar 68 ribu jiwa.
“Capaian ini menjadi indikasi bahwa berbagai program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dijalankan pemerintah mulai menunjukkan hasil,” kata Amsakar.
Di bidang pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) Batam juga mengalami peningkatan dari 83,32 pada 2024 menjadi 83,80 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan Batam pada peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Riau.
Ke depan, Pemerintah Kota Batam akan terus melanjutkan sejumlah program prioritas pembangunan hingga 2027. Program tersebut antara lain peningkatan pelayanan air bersih, penanganan banjir, pengobatan gratis bagi masyarakat ber-KTP Batam, serta pinjaman modal tanpa bunga bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru, bantuan bagi lanjut usia, peningkatan pelatihan tenaga kerja, serta pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat di wilayah hinterland.
Di sektor transportasi, Pemerintah Kota Batam juga terus mengembangkan sistem transportasi publik melalui layanan Trans Batam guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat.
Melalui forum Musrenbang tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung pembangunan daerah.
“Marilah kita bersatu hati dan bersama-sama mewujudkan Batam yang semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.
Rapor Kinerja OPD 2025
Dalam forum Musrenbang tersebut, Pemerintah Kota Batam juga merilis rapor kinerja perangkat daerah tahun 2025. Evaluasi tersebut menempatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) dengan capaian nilai kinerja tertinggi.
Berdasarkan hasil penilaian, Badan Pendapatan Daerah Kota Batam menempati posisi pertama. Capaian tersebut menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.
Posisi kedua diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam, yang dinilai berhasil menjalankan fungsi perencanaan pembangunan daerah secara efektif dan terukur.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berada di peringkat ketiga, berkat konsistensi dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
Di posisi keempat terdapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, yang dinilai berhasil mendukung keterbukaan informasi publik dan penguatan sistem komunikasi pemerintahan.
Adapun posisi kelima ditempati oleh Sekretariat Daerah Kota Batam, yang berperan penting dalam koordinasi kebijakan serta administrasi pemerintahan daerah.
Penilaian rapor kinerja ini menjadi bagian dari evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat terus meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (*/emr)
