Ariranews.com, Natuna – Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem), Izhar, menyatakan akan memfasilitasi pertemuan guna membahas polemik batas wilayah antara Desa Pengadah dan Desa Teluk Buton. Rencana ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang meminta peninjauan ulang terhadap tapal batas kedua desa tersebut.
“Kami sudah menerima usulan dari masyarakat, dan dalam waktu dekat akan menggelar rapat bersama pihak-pihak terkait,” ujar Izhar di ruang kerjanya, Senin (30/06/2025).
Izhar menjelaskan bahwa penetapan batas wilayah desa di Natuna sejatinya telah diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup). Namun, pemerintah daerah tetap membuka ruang untuk melakukan peninjauan kembali, apabila ada permintaan perubahan yang disertai bukti dan dilakukan melalui proses sesuai regulasi.
“Kalau nantinya memang ada perubahan, maka akan kita kaji kembali sesuai aturan yang berlaku. Perda Tata Ruang memang memungkinkan adanya penyesuaian,” jelasnya.
Pertemuan tersebut, lanjut Izhar, akan menjadi wadah untuk mendengar keterangan dari berbagai pihak, termasuk para tokoh masyarakat dari wilayah yang bersengketa. Hal ini dinilai penting guna menelusuri sejarah tanah dan batas wilayah yang sebenarnya, demi menghasilkan solusi yang adil dan bijak.
“Kami dari pemerintah daerah sebagai representasi masyarakat akan memfasilitasi pertemuan ini. Harapannya, pertemuan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang baik untuk semua pihak,” tambahnya.
Mengenai persoalan kepemilikan lahan, Izhar menegaskan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan pihaknya dan menjadi tanggung jawab instansi teknis lainnya.
Dalam pertemuan mendatang, pemerintah daerah berencana mengundang berbagai unsur penting, di antaranya DPRD, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Badan Pertanahan Nasional (BPN), camat, kepala desa, serta para tokoh dari Kecamatan Bunguran Utara dan Bunguran Timur Laut dan dua wilayah yang terlibat dalam sengketa tapal batas tersebut.
“Kami berharap ke depannya tidak ada lagi konflik serupa. Yang paling penting adalah duduk bersama, mencari solusi, dan menjaga keharmonisan antar warga,” tutup Izhar. (dod)
