AriraNews.com, Batam – Bertempat di Gedung Marketing Center BP Batam, Jumat (1/9/2023) siang, sejumlah masyarakat dan perusahaan menyerahkan lahan yang mereka tempati selama ini di Pulau Rempang, ke BP Batam.
Kepala Biro Humas Promosi, Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, masyarakat dan sejumlah perusahaan tersebut menyerahkan lahannya secara sukarela pada BP Batam.
“Tanpa ada paksaan. Mereka dengan sukarela menyerahkan kepada BP Batam melalui rekan-rekan kami di Polda Kepri yang memang membantu BP Batam untuk mendata,” ungkap Ariastuty.
Namun, Ariastuty tidak merinci siapa masyarakat dan perusahaan yang menyerahkan lahan dan aset pada BP Batam tersebut. Tapi ada sekitar empat atas nama masyarakat dan enam atas nama badan.
“Kami belum dapat datanya secara kongkrit, nanti kami sampaikan,” katanya. BP Batam ungkapnya menyambut baik hal tersebut. Hal itu tentunya sejalan dengan rencana pembangunan Pulau Rempang yang menjadi Program Strategis Nasional.
Proyek pengembangan Pulau Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia terus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Bukan tanpa alasan, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.
Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
Di mana, Menko Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, telah mengesahkan peraturan itu tanggal 28 Agustus 2023 lalu di Jakarta.
“Sesuai arahan Pak Menko, pengembangan Pulau Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional. Besar harapan, program ini bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kepri, khususnya Kota Batam,” ujar Ariastuty di Batam, Kamis (31/8/2023).
Ariastuty menerangkan bahwa pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) bakal menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.
Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080, lanjut Ariastuty, pengembangan Pulau Rempang diharapkan dapat memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi (Spillover Effect) bagi Kota Batam serta kabupaten/kota lain di Provinsi Kepri.
“Pengembangan Rempang juga akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya para pemuda di Kota Batam,” tambahnya.
Pemerintah Republik Indonesia menargetkan, pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang 306.000 tenaga kerja hingga tahun 2080 mendatang.
“Tidak hanya itu saja, para pemuda tersebut juga dibekali dengan pendidikan dan pelatihan khusus agar lebih siap menghadapi persaingan industri ke depannya,” pungkasnya.(ara)
