Catatan Candra Ibrahim
BEBERAPA waktu belakangan ini, sosok bakal calon Wali Kota Batam 2024 mulai ramai diapungkan ke permukaan. Penyebutan itu dilakukan baik oleh simpatisan, relawan, maupun partai politik secara terbatas melalui medsos, percakapan grup, maupun media online.
Nama-nama yang mulai diapungkan adalah Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina Rudi, Wakil Wako Batam H Amsakar Achmad, Sekdako Batam H Jefridin, Sekretaris DPW PPP Kepri Irwansyah, sampai putra HM Rudi, Randi Zulmariadi dan putra HM Soeryo Respationo, yakni Putra Yustisi Respati. Dari tokoh wanita, muncul nama lama, Hj Asnah, Ketua DPD Partai Demokrat Kepri.
Melihat itu semua, saya menilainya sebagai hal yang positif. Pesta demokrasi memang harus hangat dan meriah. Muncullah sebanyak-banyaknya dan secepatnya, agar rakyat mulai bisa menilai rekam jejak para balon. Istilahnya, tidak memilih kucing dalam karung, karena tak sempat dinilai oleh masyarakat.
Siapapun yang nanti maju ke Pilkada Kota Batam, tentulah mereka yang mengantongi tiket dari partai politik. Agar diliirik oleh partai politik, maka elektabilitas harus baik. Itulah sebabnya, nama-nama di atas harus sudah ditawarkan kepada masyarakat. “Lebih cepat lebih baik,” meminjam istilah yang sempat populer oleh Wapres dua kali, HM Jusuf Kalla.
Partai politik sangat berkepentingan untuk meraih kursi di dewan sebanyak-banyaknya. Juga di Pemilu 2024. Efek ekor jas (coat tail effect) untuk partai bisa diraih dari tokoh yang akan maju dalam pilkada, selain dari nama-nama yang akan ditawarkan dalam pemilihan presiden dan legislatif, awal tahun 2024.
Lantas, siapa yang paling berpeluang maju ke gelanggang Pilkada Kota Batam tahun 2024 mendatang? Tentu semuanya terpulang kepada strategi partai politik. Sebab, taktik pencalonan ada di tangan parpol. Syarat 20 persen kursi di dewan tetap jadi rujukan. Tentu akan terjadi koalisi, karena berkaca dari pemilu 2019, nampaknya di 2024 nanti belum akan ada partai yang bisa mengusung sendiri. Namun jika berhasil meraup 10 kursi pun, koalisi tetap akan terjadi sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan di parlemen (DPRD).
Pendulum di Nasdem
Yang menarik adalah menyimak pendulum yang sedang bergerak di Partai Nasdem. Sebagai partai pengusung “incumbent”, ada dua nama yang hangat dibicarakan saat ini, yakni Hj Marlin Agustina dan H Amsakar Achmad. Di beberapa survei, masih dipimpin Amsakar. Namun selisihnya tak sampai duapuluh persen dengan balon lain, bahkan atas Hj Marlin Agustina. Sementara waktu sebelum pendaftaran masih cukup lama, yakni pertengahan 2024.
Artinya, baik Amsakar maupun Marlin Agustina, sama-sama punya waktu untuk terus menaikkan elektabilitas. Bahkan boleh jadi menjelang finish nanti akan ada yang terlewati. Kepada siapa panggung Nasdem akan diberikan untuk tampil, juga akan tergantung kepada Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi. Posisi HM Rudi sebagai ketua DPW Partai Nasdem menjadi sentral di partai besutan Surya Paloh itu. Rudi berada di antara Amsakar sang wakil dan Marlin sang istri. Menarik bukan?
Banyak yang berpendapat, seandainya Nurdin Basirun dulu tidak ditangkap KPK, maka kaderisasi di tubuh Nasdem Kepri tidak akan “gamang” seperti saat ini. Prediksinya, tahun 2020 yang lalu Nurdin akan jadi gubernur periode kedua, bisa tetap bersama Isdianto atau ganti pasangan, sehingga Hj Marlin tidak akan didorong ke provinsi menjadi wakil Ansar Ahmad. Saat itu Nurdin adalah Ketua DPW Nasdem Kepri, HM Rudi sekretarisnya. Sehingga, next tahun 2024, regenerasi kursi gubernur dari Nasdem akan diteruskan oleh HM Rudi. Itu jika situasinya mulus dan normal.
Namun apa dikata, tahun 2020 Nasdem bertekad merebut kembali jabatan di provinsi dengan mengutus kadernya Hj Marlin yang memang secara khusus diminta oleh Ansar mendampinginya. Lebih dari sekali Ansar meminta secara langsung maupun melalui utusan agar Nasdem mau berpasangan dengannya. Meskipun awalnya sempat dirisik untuk memasangkan Marlin dengan Isdianto, namun politik selalu tak mulus. Sementara Rudi belum mau naik kelas karena, menurutnya, ada tugas khusus memimpin BP Batam (Wako ex officio Kepala BP).
Kini, begitulah adanya. Secara berseloroh, saya pernah bergurau kepada sosok paling senior di Nasdem. Bahwa keputusan dulu mengutus Hj Marlin ke provinsi ternyata telah membuka peluang persaingan di internal, khususnya menjelang Pilwako 2024. Coba kolau dulu bukan Hj Marlin yang diutus, mungkin kaderisasi di Batam akan berjalan lebih “smooth”. Siapa saja yang dulu paling getol mendorong Hj Marlin ke provinsi? Bukan Rudi, tapi nanti kita bahas.
Wagub “Dianggurin”?
Pertanyaannya sekarang, apakah salah ketika Hj Marlin sejak beberapa bulan lalu, bahkan tak lama setelah dilantik, lebih memilih Batam sebagai panggung aktivitasnya? Menurut saya, tidak. Selain karena hubungannya yang renggang dengan gubernur, Marlin memang lebih banyak dikenal di Batam. Posisinya sebagai Wagub, Ketua Umum Pikori BP Batam, Ketua Dekranasda, Ketua TPKK Batam, Dharma Wanita, Bunda PAUD, serta sederet jabatan lain, telah membuat panggungnya menjadi sangat luas untuk bergerak.
Panggung aktivitas di Batam yang tadinya berbagi antara Wali Kota HM Rudi dengan Wawako Amsakar, kemudian harus dibagi tiga dengan Hj Marlin. Kadang-kadang HM Rudi harus membaginya menjadi empat, misalnya jika ditambah Sekdako Batam H Jefridin.
Salahkah jika panggung itu terbagi? Sekali lagi saya katakan, tidak, sebab situasilah yang menyebabkan semua itu harus terjadi. Alamiah saja. HM Rudi tak mungkin membiarkan istrinya yang wakil gubernur itu “nganggur” dan di rumah saja setelah “tak diacuhkan” Gubernur Ansar. Soal ini, ada bab tersendiri, karena pun sudah banyak diulas di media. Meskipun menurut pihak gubernur, bukan dirinya yang menyebabkan panggung Hj Marlin di provinsi menjadi terbatas.
Lalu, bagaimana nanti seandainya Nasdem memutuskan salah satu dari Amsakar atau Marlin sebagai Cawako Batam 2024? Apakah akan terjadi perpecahan di internal Nasdem sampai ke akar rumput?
Menurut saya, tidak akan terjadi perpecahan di internal Nasdem. Nasdem selama ini dikenal sebagai salah satu partai solid. Para kader tentu tak mau malu dan ditepuki oleh lawan. Nasdem juga dikenal sebagai partai komando, sejak pusat hingga ke daerah. Pucuk di Nasdem Kepri termasuk kategori solid leadership. Jika nanti keputusan pencalonan didasari atas hasil survei yang jujur, adil serta pertimbangan rasionalitas, lalu untuk apa menentang? ***
*Candra Ibrahim, penikmat politik kedai kopi.
