Pelaku Industri Pariwisata Batam Serahkan Draf Usulan Perwako dan Minta Batam Tourism and Promotion Board Diaktifkan Kembali

AriraNews.com, BATAM – Pelaku industri pariwisata di Batam resmi menyerahkan dua draf usulan kepada Pemerintah Kota Batam sebagai langkah memperkuat tata kelola sektor pariwisata. Dua draf tersebut berisi usulan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang Pariwisata dan pengaktifan kembali Batam Tourism and Promotion Board (BTPB), yang disusun oleh Tim 7 bentukan bersama pelaku industri dengan Ketua Eva Bety dan Sekretaris Surya Wijaya.

Dua draf tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi pelaku industri pariwisata yang sebelumnya mendesak Pemerintah Kota Batam segera menghadirkan regulasi yang jelas untuk menata sektor pariwisata. Desakan itu muncul menyusul maraknya praktik usaha perjalanan wisata tanpa standar dan legalitas yang dinilai memicu persaingan tidak sehat, merugikan wisatawan, serta berpotensi mencoreng citra Batam sebagai destinasi wisata internasional.

Usulan tersebut diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, oleh perwakilan DPD ASITA Kepri, DPD Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Kepri, ASPABRI, serta Forum Jurnalis Pariwisata (FJP) Kepri.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua DPD ASITA Kepri Eva Bety, Ketua DPD IPI Kepri Tatik Marnikowati, Pendiri ASPABRI Surya Wijaya, Ketua FJP Kepri Novianto, dan Sekretaris FJP Kepri Roma Uly Sianturi.

Sebelumnya, berbagai persoalan yang dihadapi industri pariwisata mengemuka dalam diskusi yang difasilitasi FJP Kepri di The Quadrant Hotel, Ocarina, Bengkong, Batam, Selasa (14/7/2026). Forum tersebut mempertemukan 12 asosiasi dan organisasi pariwisata, kalangan akademisi, serta jurnalis untuk merumuskan solusi terhadap berbagai persoalan yang selama ini dihadapi pelaku usaha.

Diskusi dihadiri perwakilan ASITA Kepri, ASPPI Kepri, Insan Pariwisata Indonesia (IPI), ASPABRI, Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA), Asosiasi Pramuwisata Madani (APM), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Indonesian Housekeepers Association (IHKA), Perkumpulan Homestay Batam, serta akademisi dari Batam Tourism Polytechnic (BTP).

Perwakilan ASITA Kepri, Maryati, mengungkapkan salah satu persoalan paling mendesak ialah menjamurnya agen perjalanan wisata yang beroperasi tanpa memenuhi standar usaha. Menurutnya, saat ini seseorang cukup bermodalkan Nomor Induk Berusaha (NIB), bahkan hanya menggunakan kendaraan pribadi, sudah dapat menawarkan jasa sebagai agen perjalanan wisata.

Ketua DPD IPI Kepri, Tatik Marnikowati, mengatakan sedikitnya 12 asosiasi dan organisasi pariwisata mendukung lahirnya regulasi khusus untuk sektor pariwisata di Kota Batam.

“Ada 12 asosiasi dan organisasi pariwisata, termasuk dunia pendidikan dan jurnalis, yang mendorong diciptakannya regulasi khusus pariwisata dari Pemerintah Kota Batam,” ujarnya.

Menurut Tatik, pariwisata merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam sehingga membutuhkan aturan yang jelas agar dapat berkembang secara sehat.

“Pemerintah terus mendorong pariwisata Batam agar semakin maju. Namun, tanpa aturan yang baku dan mengikat di daerah, tujuan itu akan sulit tercapai,” katanya.

Ia juga menyoroti masih adanya pelaku usaha pariwisata yang beroperasi tanpa izin sehingga perlu ditertibkan melalui regulasi.

“Ini perlu disikapi melalui regulasi agar tidak mengganggu, bahkan merusak, ekosistem pariwisata yang sudah berjalan dengan baik,” tegasnya.

Aktifkan Batam Tourism and Promotion Board

Selain regulasi, pelaku industri juga mengusulkan pengaktifan kembali Batam Tourism and Promotion Board (BTPB).

Ketua DPD ASITA Kepri, Eva Bety, mengatakan Batam membutuhkan badan promosi pariwisata yang mampu menyatukan pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan media dalam memasarkan destinasi wisata.

“Kalau ingin pariwisata Batam berkembang lebih pesat, semua pihak harus bekerja sama. Kita harus melakukan promosi bersama, menciptakan berbagai event pariwisata, serta menyatukan ide untuk menyusun program yang berdampak bagi daerah,” ujarnya.

Menurut Eva, BTPB yang aktif dan dikelola secara profesional akan memperkuat promosi Batam sebagai destinasi wisata nasional maupun internasional serta memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Disbudpar Kota Batam, Ardi Winata, menyambut baik kedua draf yang disampaikan pelaku industri. Ia mengatakan pemerintah memang tengah menyusun regulasi pariwisata dan membutuhkan masukan dari pelaku usaha agar aturan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Kami tentu membutuhkan masukan dari pelaku pariwisata karena mereka yang menjalankan sektor ini setiap hari,” ujar Ardi.

Terkait usulan pengaktifan kembali BTPB, Ardi menjelaskan badan promosi tersebut memang pernah dihapus pemerintah pusat, namun pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk membentuk atau mengaktifkannya kembali apabila diperlukan.

“Batam merupakan daerah pariwisata. Karena itu, keberadaan BTPB sangat dibutuhkan untuk mendukung kemajuan sektor ini,” katanya.

Ardi menambahkan pihaknya akan melaporkan usulan tersebut kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam serta membentuk tim khusus bersama pelaku industri untuk menyempurnakan kedua draf tersebut.

“Draf BTPB sudah pernah ada sehingga tinggal disempurnakan. Begitu juga dengan draf Perwako Pariwisata yang sudah kami susun. Selanjutnya kami akan menyempurnakannya bersama pelaku industri pariwisata,” kata Ardi. (fjp/emr)