Terbentur Kuota, Nelayan Natuna Kesulitan Penuhi Kebutuhan Solar

Ariranews.com, Natuna – Terbentur kuota yang terbatas, nelayan di Kabupaten Natuna kini kesulitan memenuhi kebutuhan solar untuk menunjang aktivitas melaut. Kondisi ini menjadi persoalan serius, terutama bagi nelayan kecil yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebagai penopang utama operasional.

Keterbatasan pasokan tersebut tak hanya berdampak pada frekuensi melaut, tetapi juga berpotensi menekan pendapatan nelayan. Di tengah ketidakpastian cuaca dan tingginya biaya operasional, ketersediaan BBM menjadi faktor krusial dalam menjaga keberlangsungan usaha tangkap masyarakat pesisir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, dalam praktiknya nelayan hanya menerima sekitar 100 liter solar per bulan melalui dokumen pas kecil. Sementara kebutuhan untuk sekali melaut bisa mencapai 60 liter, tergantung jarak tempuh dan kondisi cuaca.

Ketimpangan ini dinilai menghambat aktivitas penangkapan ikan serta berdampak langsung terhadap penghasilan nelayan. Sejumlah nelayan di Kecamatan Serasan mengaku terpaksa membatasi frekuensi melaut, bahkan menunda aktivitas ketika stok BBM tidak mencukupi. Padahal, hasil tangkapan menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pesisir di Natuna.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Agino Riko, menjelaskan bahwa penentuan kuota BBM subsidi merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengusulkan kebutuhan berdasarkan data dari kecamatan yang kemudian diteruskan melalui pemerintah provinsi. Namun, realisasi kuota yang ditetapkan kerap tidak sebanding dengan usulan daerah.

“Untuk tahun 2026, total kebutuhan yang diusulkan mencapai 15.537 kiloliter untuk berbagai sektor, termasuk perikanan. Namun realisasi dari pusat hanya sekitar 7.870 kiloliter, atau kurang lebih separuh dari yang diajukan,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, evaluasi kuota dilakukan BPH Migas dengan mempertimbangkan data penyaluran yang terpantau secara digital melalui sistem aplikasi. Faktor cuaca yang mempengaruhi intensitas melaut juga turut berdampak pada penilaian kebutuhan BBM.

“Ketika cuaca buruk dan nelayan tidak melaut, penyerapan BBM menurun. Hal ini bisa mempengaruhi evaluasi kuota, karena terlihat seolah-olah kebutuhan tidak terlalu tinggi,” jelasnya.

Agino menambahkan, penambahan kuota tidak dapat dilakukan secara langsung dalam tahun berjalan karena penetapan bersifat tahunan. Usulan penambahan hanya bisa diajukan jika kuota yang tersedia telah habis sebelum akhir periode.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi guna mencegah potensi penyimpangan. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait juga dilakukan agar penyaluran tepat sasaran.

“Dalam kondisi kuota terbatas, pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ini penting supaya BBM subsidi benar-benar dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak,” tegasnya.

Meski belum terdapat laporan resmi terkait penyimpangan, pemerintah daerah mengakui keterbatasan kuota menjadi tantangan yang dirasakan hampir di seluruh wilayah Natuna, tidak hanya di Kecamatan Serasan.

Ke depan, pemerintah daerah berencana meningkatkan koordinasi lintas instansi serta melakukan pendataan lebih akurat di tingkat kecamatan, sebagai dasar pengajuan kuota yang lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan riil nelayan di lapangan.
(Dod)