Ariranews.com, Natuna – Langkah Bupati Natuna, Cen Sui Lan, dalam membentuk Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) secara sepihak menuai kritik tajam dari kalangan legislatif. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kepri, Marzuki SH, menilai keputusan itu tidak mencerminkan prinsip pemerintahan yang baik dan justru menimbulkan kesan kepemimpinan yang eksklusif serta minim transparansi.
“Tujuannya memang bagus, tapi cara pembentukannya sangat disayangkan. Ini tidak mencerminkan etika pemerintahan yang baik. Keputusan sepenting ini seharusnya melibatkan banyak pihak dan terbuka kepada publik,” tegas Marzuki, Sabtu 24 /5/2025, melalui telepon selulernya.
Menurutnya, langkah tertutup tersebut menunjukkan pola kepemimpinan yang tidak mengindahkan prinsip demokrasi dan keterbukaan. Dalam sistem pemerintahan yang sehat, transparansi merupakan fondasi utama dalam setiap proses pengambilan keputusan, terlebih untuk kebijakan yang menyangkut pembangunan daerah.
Lebih lanjut, Marzuki menyatakan bahwa peran partai pengusung dalam Pilkada lalu tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Gerindra, sebagai salah satu partai pendukung utama, merasa kontribusinya selama proses politik menuju kemenangan patut dihargai dengan komitmen terhadap etika dan komunikasi politik yang sehat.
“Kontribusi Gerindra dalam Pilkada 2024 sangat besar. Maka tentu kami kecewa jika semangat kebersamaan yang kami bangun sejak awal tidak dilanjutkan dalam pelaksanaan pemerintahan,” ujar Marzuki.
Ia juga berharap, ke depan tidak ada lagi kebijakan penting yang dibentuk secara diam-diam tanpa komunikasi yang baik. Pemerintahan daerah, menurutnya, seharusnya dibangun dengan semangat kolaborasi dan saling melengkapi, bukan menimbulkan kesan eksklusivitas kekuasaan.
“Sebagai kesatuan yang menjalankan roda pemerintahan, semestinya semua pihak saling melengkapi. Jangan sampai ada kesan bahwa sebagian unsur pemerintahan dikesampingkan, walaupun itu dalam urusan yang kecil sekalipun,” pungkasnya. (dod)
