Komisi I DPRD Kepri Tinjau Rumah Singgah Provinsi Kepri di Batam, Ingatkan Gubernur Segera Membuat Mata Anggaran Khusus

AriraNews.com, Batam – Komisi I DPRD Provinsi Kepri yang terdiri dari Ketua Komisi I, Bobby Jayanto, anggota Komisi I, Taba Iskandar, dan Taufik, meninjau Rumah Singgah Provinsi Kepri yang berlokasi di Kompleks Kartini, Sekupang, Kota Batam, Jum’at (19/5/2023) siang. Kunjungan tersebut untuk melihat sarana dan pelayanan yang ada di rumah singgah tersebut.

Setiba di lokasi, Komisi I langsung melihat fasilitas yang ada di tempat tersebut, mulai dari kamar, toilet, dapur, lingkungan sekitar, hingga fasilitas penunjang lainnya.

Rumah Singgah Provinsi Kepri yang berada di Kompleks Kartini, Sekupang, Batam, tersebut terakhir merupakan kantor sementara Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Berhadap-hadapan dengan Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam.

Gedung berlantai empat tersebut kemudian direnovasi dan saat ini dijadikan Rumah Singgah Provinsi Kepri yang diperuntukkan bagi warga Kepri dari luar Batam yang sedang menjalani rujukan perobatan di Batam.

“Gedung ini merupakan aset Pemprov Kepri setelah Provinsi Kepri terbentuk. Karena dulu proses peralihan aset dari Pemprov Riau cukup panjang maka diserahkan dulu ke Pemko Batam dan pernah jadi rumah dinas Wali Kota Nyat Kadir dan terakhir Kantor Disnaker Batam,” ungkap anggota Komisi I DPRD Provinsi Kepri, Taba Iskandar usai meninjau fasilitas di Rumah Singgah Provinsi Kepri tersebut.

Ada beberapa catatan yang disampaikan. Pertama meski belum terlalu sempurna fasilitas yang sudah ada cukup baik dan diharapkan keberadaan rumah singgah ini dapat meringankan beban pasien dari luar Batam ketika dirujuk berobat ke rumah sakit yang ada di Batam.

“Yang dari Natuna, Anambas, Lingga, Karimun, Bintan, dan pulau lainnya yang dirujuk ke Batam tak susah-susah lagi menyari penginapan atau hotel. Bisa nginap di sini,” kata Taba.

Saat ini, dari 4O tempat tidur yang direncanakan Pemprov Kepri, sudah tersedia 16 tempat tidur. Ada di lantai satu dan lantai dua. Tempat tidur ada yang single bed dan ada yang model tingkat. Sementara lantai tiga dan lantai empat belum difungsikan.

“Lantai tiga ini masih ada sekat-sekat, kalau lantai empat itu aula,” ungkap politisi Partai Golkar tersebut.

Terkait pelayanan juga menjadi masukan. Mulai dari pendaftaran, pasien datang, hingga pasien dan keluarga pulang kembali ke daerah asal. Masyarakat harus mendapatkan akses yang gampang untuk bisa memanfaatkan fasilitas tersebut.

“Yang lebih utama pelayanan, standar operasional harus jelas. Jika saat ini permohonan masih menggunakan WA pribadi kalau bisa dibuatkan aplikasinya atau sistem yang bagus agar mudah diakses. Contohnya ketika pasien datang tak harus menunggu lama, begitu datang bisa diarahkan ke kamar,” kata Taba yang juga merupakan Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Kepri, tersebut.

Kemudian pegawai yang bertugas juga harus profesional. Melayani pasien dengan baik. Bersifat ramah dan sopan.

“Jangan mentang-mentang pegawai malah minta dilayani pula, pasang wajah garang, yang datang ini orang sakit jadi harus dilayani dengan baik, jangan malah tambah sakit,” saran Taba.

Lalu kebersihan harus selalu dijaga, termasuk lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan juga patut diperhatikan.

“Tadi saya lihat airnya kurang bersih, itu harus dicek lagi apanya yang salah. Pohon-pohon dan taman di sekitar sini harus ditata, karena saya lihat pohonnya pada rimbun takutnya ada binatang seperti ular dan bisa membahayakan pasien,” ungkapnya lagi.

Selanjutnya terkait anggaran. Berbeda dari Rumah Singgah di Jakarta yang dikelola oleh Badan Penghubung, Rumah Singgah yang ada di Batam dikelola oleh Biro Umum. Komisi I mengingatkan Gubernur secepatnya membuat mata anggaran khusus untuk operasional Rumah Singgah tersebut. Karena belum ada mata anggaran khusus, saat ini untuk operasional masih mengandalkan dana operasional Biro Umum melalui APBD Murni 2023.

“Itu nanti akan jadi masalah bagi kami di Banggar dan Komisi I. Ke depan harus ada mata anggaran khusus, kalau tidak bisa menjadi temuan. Kenapa saya harus ngomong karena Gubernur harus tahu. Membangun gampang namun operasional paling berat. Mulai dari biaya air, listrik, perawatan, sarapan pasien, dan lainnya. Makanya enam bulan lagi kami lihat lagi. Merawatnya susah,” Taba mengingatkan.

Sementara, Heriyanto, Kasi Pembiayaan Dinas Kesehatan Provinsi Kepri mengakui saat ini belum ada sistem khusus untuk mengakses rumah singgah. Sementara ini untuk pendaftaran masih menggunakan nomor pribadinya di nomor handphone 081283133663. Rumah Singgah sendiri hanya boleh ditempati oleh satu orang pasien dan satu orang pendamping.

“Baik untuk di Jakarta dan Batam untuk berkoordinasi bisa menghubungi nomor saya. Nanti setelah persyaratan cukup dan surat rujukan ada kita yang koordinasikan ke rumah singgah di Jakarta atau di Batam,” ungkapnya.

Diketahui pembangunan Rumah Singgah di Jakarta dan Batam tersebut merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan janji kampanye Gubernur Kepri.

Sebelumnya, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad menyampaikan, disediakannya rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan perobatan di Batam dan Jakarta ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Keberadaan dua rumah singgah bagi warga yang sedang menjalani rujukan perobatan ini sangat penting diadakan. 

“Selama ini tidak sedikit masyarakat yang mengeluh kesulitan pembiayaan ketika dirujuk ke rumah sakit yang jauh dari tempat tinggal mereka. Berangkat dari sini kita berinisiatif membangun rumah singgah yang dapat dimanfaatkan oleh pasien maupun keluarga yang mendampinginya,” kata Gubernur Ansar.

Warga yang berobat di luar kota tempat tinggalnya harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kebutuhan akomodasi selama menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. 

“Kami rasa rumah singgah ini akan sangat membantu,” tambah Ansar.

Tahun 2022 lalu, Pemerintah Provinsi Kepri di bawah kepempimpinan Ansar Ahmad dan Marlin Agustina merehab dua bangunan milik Pemerintah Provinsi Kepri untuk dijadikan rumah singgah bagi warga yang menjalani perobatan rujukan, di Kota Batam dan Jakarta.

Di Jakarta, Pemerintah Provinsi Kepri merombak Kantor Penghubung berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.2, RT.11/RW.2, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi bangunan empat lantai. Rumah Singgah memiliki 9 kamar dengan 32 tempat tidur lengkap dengan fasilitasnya. Lokasi relatif dekat dengan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang selama ini menjadi rujukan bagi warga Kepulauan Riau.

“Selama ini Kantor Penghubung lebih berfungsi melayani Gubenur, Wakil Gubernur atau pejabat Kepri yang bertugas di Jakarta. Dengan dijadikan rumah singgah, fungsi dan peran Kantor Penghubung ini jauh lebih maksimal dan bermanfaat nyata bagi masyarakat,” papar Ansar.(ara)