Lingkungan Peradilan di Kepri Curhat ke Komisi III DPR RI, Mulai Kurangnya SDM hingga Terbatasnya Anggaran di Daerah

AriraNews.com, Batam – Dalam agenda reses, Komisi III DPR RI menggelar pertemuan bersama tiga lingkungan peradilan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yaitu peradilan Umum, Agama dan Tata Usaha Negara, Batam Marriott Hotel, Harbour Bay, Batam, Senin (16/10/2023).

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto selaku pimpinan rapat menyampaikan tujuan kunjungan kerja dalam rangka melakukan tugas pengawasan, mencari informasi, melakukan dengar pendapat atas pengaduan masyarakat terkait belum terlaksananya sistem peradilan pidana terpadu, menerima masukan dari pemangku kepentingan peradilan di daerah untuk bahan rapat Komisi III DPR RI, serta membicarakan masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan.

Kepala Pengadilan Tinggi Kepri, Erwin Mangatas Malau, dalam paparannya menyampaikan capaian-capaian jajaran Peradilan Umum di wilayah PT Kepri yaitu melaksanakan peradilan secara cepat berbasis teknologi informasi dan inovasi, melakukan pengawasan dan memproses setiap pengaduan masyarakat, serta menciptakan peradilan yang bebas KKN.

Erwin juga menyampaikan hambatan-hambatan berupa kurangnya sumber daya manusia, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa rumah dinas pejabat pengadilan.

“Kemudian kurangnya anggaran bagi pengadilan terutama di wilayah hukum PT Kepri serta terhambatnya eksekusi/pelaksanaan putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap karena tidak adanya biaya eksekusi dari pemohon eksekusi,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepri, Sutomo, dalam paparannya menyampaikan masalah kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia Hakim dan jabatan struktural/fungsional yang kosong sebagai akibat tidak adanya tunjangan kemahalan di daerah- daerah terdepan.

Sutomo juga memaparkan tentang kurangnya sarana prasarana bagi Hakim, gedung pengadilan dan rumah dinas, serta dukungan pembangunan gedung Pengadilan Agama yang baru.

Hal senada juga diutarakan Ketua Pengadilan TUN Tanjungpinang, Al’an Basyier. Terbatasnya anggaran, sarana, tidak adanya rumah dinas hakim dan pejabat pengadilan serta kurangnya anggaran pengadaan kendaraan dinas menjadi kendala mereka saat ini.

Dalam tanggapannya, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti pentingnya pakta integritas bagi aparat peradilan di Kepulauan Riau. Selain itu Artheria Dahlan menyoroti kekurangan anggaran pengadilan jangan sampai membebankan pencari keadilan.
Artheria juga menyoroti pidana terhadap pelaku narkotika dan meminta agar dihukum berat. Selain itu dia juga meminta agar Pengadilan Agama berperan dalam rangka mengurangi atau menekan tingginya angka perceraian.

Sedangkan Johan Budi menyampaikan agar perbaikan-perbaikan inovasi pengadilan diimbangi dengan pembangunan integritas para pejabat peradilan. Sementara, Anggota Komisi III lainnya, Santoso menyoroti masalah kasus pertanahan yang ditangani PTUN Tanjungpinang dan lama proses berperkara di PTUN.

Senada dengan Santoso, Anggota Komisi 3 Rachmat Muhajrin menyampaikan bahwa Hakim dalam memutus perkara pertanahan mengacu pada UUD 45 dan UUPA No. 5 Tahun 1960.

Menutup sesi tanggapan Anggota Komisi III, Nasir Jamil menyoroti perkara TPPO dan Narkotika yang hanya menyentuh aktor pengguna sementara aktor intelektual bandar-bandar narkotika dan TPPO tidak tersentuh.

Acara rapat tersebut ditutup dengan penyerahan cindera mata serta foto bersama. Dan akan dilanjutkan dengan rakor bersama instansi mitra dari jajaran Kejaksaan Tinggi Kepri, Polda Kepri, Kanwil Hukum dan Ham Kepri serta BNNP Kepri.(ara)