Ariranews.com, Natuna – Kepemimpinan Bupati Natuna terpilih, Cen Sui Lan, yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, mulai menuai sorotan tajam. Salah satu kritik paling tajam datang dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna yang menyoroti sikap tertutup dan diduga arogan Bupati terhadap insan pers lokal. Sikap ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap eksistensi jurnalis lokal yang selama ini menjadi mitra strategis dalam pembangunan daerah.
Ketua PWI Natuna, Muhammad Rapi, mengungkapkan keprihatinannya atas sikap Bupati Cen Sui Lan yang dinilai “alergi terhadap wartawan lokal” dalam berbagai agenda resmi maupun kegiatan nonformal.
“Kami merasakan adanya jarak yang sangat kentara. Tidak ada ruang komunikasi yang sehat antara pemerintah daerah dan media lokal. Ini jelas bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi publik,” ujar Ketua PWI dengan nada tegas, di Sekretariat PWI Natuna, jalan Adam Malik, Kelurahan Bandarsyah, Jumat pagi 16/5/2025,
Menurutnya, media lokal merupakan ujung tombak dalam menyampaikan informasi pembangunan, menyuarakan aspirasi rakyat, sekaligus menjadi garda depan melawan hoaks. Ketika akses informasi dipersempit dan jurnalis lokal diabaikan, ruang kosong tersebut rawan diisi oleh informasi liar dan tidak terverifikasi yang bisa merusak citra pemerintah itu sendiri.
Ancaman Hoaks dan Ketertutupan Informasi
Kurangnya keterlibatan media lokal, lanjut Ketua PWI, menyebabkan maraknya pemberitaan hoaks terkait isu-isu strategis di Natuna. Sejumlah contoh mencuat belakangan ini, mulai dari kabar pemecatan direktur RSUD, pengoperasian maskapai baru, hingga isu pemanggilan Bupati ke KPK yang ternyata tidak benar.
“Kalau Bupati mau terbuka, semua bisa diklarifikasi lebih awal. Tapi karena media lokal tidak diberikan ruang, berita bohong jadi lebih dipercaya masyarakat. Ini sangat berbahaya,” tegasnya.
Ia juga menyinggung dugaan adanya pengabaian terhadap tagihan kerja sama media oleh Pemda Natuna. Jika benar, lanjutnya, itu bukan hanya soal hak media secara ekonomi, tetapi bentuk tekanan terselubung untuk membungkam suara kritis.
Demokrasi Dilemahkan, Pengawasan Dikebiri
Ketua PWI menilai, kebebasan pers adalah tiang utama demokrasi lokal. Wartawan lokal, dengan pemahaman mendalam akan dinamika sosial daerah, memainkan peran vital sebagai pengawas jalannya roda pemerintahan. Penolakan komunikasi dan sinergi dengan media lokal adalah bentuk pembatasan partisipasi publik dalam pemerintahan yang baik.
“Jika wartawan dibungkam secara perlahan melalui pengabaian maupun tekanan finansial, maka bukan hanya profesi kami yang dilemahkan, tapi juga fungsi kontrol terhadap kekuasaan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Ketua PWI Natuna menyerukan kepada Bupati Cen Sui Lan untuk mengakhiri sikap tertutup terhadap media lokal. Ia berharap ada dialog terbuka yang dapat membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan pers, demi terciptanya iklim informasi yang sehat dan kondusif.
“Pemerintah tidak perlu takut dikritik, justru kritik membangun itu penting. Kalau niatnya baik, kenapa harus alergi terhadap wartawan lokal?” pungkasnya. (dod)
