AriraNews.com, Natuna – Komitmen untuk mendorong pemekaran Kota Ranai sebagai daerah otonom terus bergulir. Wakil Bupati Natuna, Jarmin Sidik, secara resmi membuka Rapat Besar Badan Perjuangan Pemekaran Kota Ranai yang diselenggarakan di RM Sisi Basisir, Rabu (16/4/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah lanjutan yang strategis dalam memperkuat gerakan pembentukan Kota Ranai, sekaligus mempertegas arah perjuangan yang selama ini diperjuangkan masyarakat Bunguran Timur dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Jarmin yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Perjuangan dan Ketua Formatur menekankan pentingnya penyatuan visi dan langkah konkret guna merealisasikan aspirasi masyarakat. Ia menyebut bahwa sejumlah strategi telah disiapkan, termasuk penyusunan dokumen administrasi, kajian kelayakan, serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat dan DPR RI.
“Melalui momentum ini, kita bergerak bersama menyusun langkah-langkah konkret agar aspirasi masyarakat dapat segera terealisasi,” tegas Jarmin.
Ia juga menyinggung agenda penting dalam waktu dekat, yakni kunjungan Ketua Komisi II DPR RI ke Natuna pada 23 April 2025. Kunjungan tersebut akan menjadi momentum penting dalam mendorong pembentukan provinsi khusus Natuna–Anambas, yang erat kaitannya dengan pemekaran Kota Ranai.
Rapat besar ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh, termasuk mantan Bupati Natuna periode 2006–2009, Daeng Rusnadi. Dalam pandangannya, pemekaran Kota Ranai adalah langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan pelayanan publik di daerah perbatasan.
Ketua Harian Badan Perjuangan, Daeng Ganda Rahmatullah, menegaskan bahwa struktur kepengurusan formatur telah terbentuk dan akan disahkan melalui rapat besar ini.
“Kami bersama masyarakat Bunguran Timur lama termasuk Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, dan Bunguran Selatan berkomitmen melanjutkan perjuangan ini agar Kota Ranai dapat berdiri sebagai kota madya,” ujarnya.
Rapat besar ini diharapkan menjadi pemantik semangat perjuangan kolektif, serta memperkuat dukungan moral dan politik dari seluruh elemen masyarakat demi kesejahteraan bersama. (dod)
