Komisi IV DPRD Batam Minta Disdik Batam Tegas Tolak Siswa Titipan

AriraNews.com, BATAM – Adanya titip menitip calon siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tak menjadi rahasia lagi. Dalah satunya melalui anggota DPRD. Berbagai alasan pun digunakan agar siswa titipan bisa diterima di sekolah yang diinginkan.

Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam bersama Komisi IV DPRD Kota Batam, Rabu (11/6/2025). RDP digelar terkait penerimaan siswa baru tingkat SD dan SMP di Kota Batam.

“Kadang ada beberapa modus sengaja tak mendaftar agar bisa ke dewan minta tolong. Alasannya mungkin pulkam, berlibur dan lainnya. Itu terjadi setiap tahun,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Batam, Tri Wahyu Rubianto.

Dia pun berharap hal itu tak terjadi lagi dalam SPMB tahun 2025. Pasalnya, kata Tri pihaknya telah jauh-jauh hari mensosialisasikan mekanisme SPMB. Orang tua siswa hendaknya paham dan memahaminya.

Sementara anggota Komisi IV DPRD Batam dalam RDP tersebut menegaskan tidak ada titip menitip siswa selama proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.

“Kalau ada titipan itu dinamakan pungli. Kita tegaskan itu tadi,” ujar Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Ace Muntasir, saat memimpin jalannya RDP.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam bisa memikirkan biaya pembangunan sekolah swasta yang dibebankan kepada siswa. Pasalnya uang pembangunan yang bakal dibayarkan itu tidak sedikit bahkan mencapai jutaan.

“Jadi jangan hanya memikirkan subsidi uang sekolah swasta. Uang pembangunan juga harus dipikirkan,” ujar politisi Nasdem ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk. Ia meminta Disdik Batam tegas untuk menolak titip menitip siswa masuk ke sekolah negeri.

“Jangan sampai ada orang yang berbicara kepada dewan bisa dibantu masuk sekolah negeri. Kebetulan baru ini saya merasakan SPMB, saya di Komisi IV yang kebetulan mitra saya. Karena mitra saya jadi bebannya berat,” kata politisi PDI Perjuangan ini.

Dandis mengatakan Disdik Kota Batam harus melakukan sosialisasi aturan dan persyaratan SPMB yang benar supaya masyarakat bisa membaca dengan jelas. Tidak ada siapapun yang menitip.

“Jangan sampai di lapangan bocor. Semua kawan-kawan di lembaga mencari ruang itu. Sekali-kali kita bermain aturan itu bahaya. Misalnya bang Ace masukkan 1, saya juga bisa masukkan 1. Makanya saya bilang ke warga ikuti aturannya tunggu aturannya. Jangan menjadi tugas kami memasukkan sekolah,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Asnawati Atiq juga menyesalkan sekolah SD di Kecamatan Batuampar hanya ada di Kelurahan Tanjung Sengkuang. Sementara di sana ada 4 kelurahan.

“Sekarang saya sudah krangkring krang kring handphonenya. DTKS itu dari tanggal berapa jangan seolah olah mau daftar sekolah baru ada DTKS,” katanya.

Turut hadir dalam RDP ini beberapa Komisi IV DPRD Kota Batam lainnya. Yakni, Hery Herlangga, Warya Burhanuddin, Asnawati Atiq, Ace Muntasir, Dandis Rajaguguk dan Muhammad Yunus.

Terkait biaya sekolah swasta yang tinggi, Tri Wahyu Rubianto mengatakan pihaknya sudah meminta agar sekolah swasta memberikan bantuan kepada siswa. Sehingga memberikan keringanan.

“Kami sudah duduk bareng dengan Kepsek swasta. Yang tidak mampu pola mencicil sampai lulus,” kata Tri Wahyu. (dds)