BPKH Kelola Dana Haji Rp 168 Triliun, Tekan Separoh Biaya Penyelenggaraan Haji

AriraNews.com, Batam – Bisa naik haji merupakan dambaan setiap umat Islam. Karena merupakan salah satu dalam Rukun Islam. Ibadah haji merupakan ibadah yang agung dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah SWT.

Khususnya di Indonesia, hal itu dibuktikan dengan meningkatnya jumlah antrean calon jemaah haji dari tahun ke tahun. Bahkan saat ini sudah mencapai 5,3 juta orang. Jika dibagi dengan kuota yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi maka calon jemaah harus menunggu hingga 22 tahun.

“Sebenarnya di Indonesia sejak zaman kolonial pun minat masyarakat untuk berhaji sudah besar, bahkan Pemerintah Kolonial kesulitan mengendalikan pada masa itu,” ungkap anggota Bidang Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Amri Yusuf saat silaturahmi dengan sejumlah wartawan media cetak, online, TV dan radio di I Hotel, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (10/5/2023).

Selain itu kata Amri Yusuf terus membaiknya ekonomi Indonesia menjadi faktor selanjutnya meningkatnya pendaftaran calon jemaah haji.

“Selain itu, sejak 2005 masyarakat bisa mendaftar sepanjang tahun untuk memenuhi kuota ditambah makin banyaknya lembaga keuangan atau perbankan yang membuat program dana talangan haji, sehingga makin memudahkan masyarakat untuk naik haji,” ungkapnya.

Dengan meningkatnya jumlah antrean jemaah haji tersebut lanjut Amri Yusuf membuat terjadinya penumpukan dana haji. Sehingga pada tahun 2017, Pemerintah membentuk BPKH sebagai lembaga independen untuk mengelola dana haji secara profesional. Tujuannya agar nilai manfaat dari dana haji yang diinvestasikan ke berbagai usaha bisa kembali ke calon jemaah haji dan menekan biaya haji yang terus meningkat.

“Dulu dana haji dikelola oleh Kementerian Agama. Agar tidak jadi masalah Pemerintah membentuk BPKH dan pengelolaan keuangan haji pindah ke BPKH sejak tahun 2019,” ungkapnya.

Saat ini ungkapnya pengelolaan keuangan haji hingga triwulan 1 tahun 2023 mencapai Rp 168 triliun, meningkat 4,31% dibandingkan triwulan I tahun 2022. Demikian pula terjadi peningkatan perolehan nilai manfaat menjadi Rp 2,75 triliun, naik 5,42% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sehingga dengan nilai manfaat tersebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) bisa ditekan. Diketahui Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1444 H/2023 M rata-rata Rp 90 juta, sedangkan biaya yang dibebankan pada calon jemaah haji (Bipih) rata-rata Rp 49 juta.

“Jadi calon jemaah haji yang berangkat sebetulnya mendapatkan subsidi dari calon jemaah yang belum berangkat,” ungkapnya.

Selain itu, Amri Yusuf juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi oleh BPKH, antara lain dalam mengantisipasi kebutuhan biaya yang diperlukan, mengingat keputusan dari Kerajaan Saudi Arabia (KSA) terkait biaya masyair yang seringkali berubah-ubah dan bersifat mutlak.

Selain itu dalam hal pola investasi, BPKH juga harus jeli melihat peluang dengan tetap menjaga pilihan investasi yang syariah. Amri juga menandaskan perlunya menjaga penggunaan nilai manfaat agar memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan keuangan haji.

“Harus dipahami besaran biaya haji atau BPIH terdiri atas beberapa komponen yang pertama bersumber dari Bipih/biaya haji yang dibayarkan secara langsung oleh calon jemaah. Sedangkan sisa kekurangannya menggunakan nilai manfaat hasil pengelolaan dana haji, di mana masih terdapat hak jemaah tunggu. Sehingga proporsi penggunaan nilai manfaat harus adil, mempertimbangkan nilai manfaat yang masih menjadi hak jemaah tunggu,” ungkap Amri Yusuf.

Di tempat yang sama, Deputi Kesekretariatan BPKH, Juni Supriyanto yang hadir sebagai narasumber, menambahkan jika ditinjau dari berbagai rasio keuangan seperti rasio likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang menunjukkan dana haji aman, efisien dan likuid dalam pengelolaan BPKH.(ara)