Program MBG Jadi Prioritas, Kejaksaan Natuna Fokus Pendampingan dan Pengawasan

Ariranews.com, Natuna – Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendampingan hukum dan pengawasan preventif guna memastikan program prioritas nasional tersebut berjalan sesuai aturan serta tepat sasaran.

Komitmen tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Natuna, Dr. Erwin Indrapraja, saat berbincang santai bersama awak media di Kedai Kopi Sepertiga Malam, Ranai, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, Program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.

Erwin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis merupakan langkah positif dalam upaya membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas. Namun, ia menilai pelaksanaannya tetap membutuhkan tata kelola yang baik, transparansi, serta pengawasan yang memadai agar manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Program ini sangat baik dan patut didukung karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya tentu masih perlu penyempurnaan, baik dari sisi tata kelola maupun proses yang berlangsung di lapangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, Kejaksaan tidak berperan sebagai pelaksana program, melainkan menjalankan fungsi pendampingan, pengawasan, dan pencegahan terhadap potensi penyimpangan yang dapat menghambat tujuan program maupun merugikan keuangan negara.

Menurut Erwin, pengawasan preventif menjadi bagian penting mengingat Program MBG melibatkan anggaran yang besar serta proses pelaksanaan yang panjang, mulai dari pengadaan bahan baku, pengolahan makanan, hingga distribusi kepada para penerima manfaat.

“Kejaksaan lebih mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Tujuannya agar potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak awal sebelum berkembang menjadi pelanggaran hukum,” katanya.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, Kejaksaan dapat memberikan pendampingan hukum kepada instansi terkait, melakukan penyuluhan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi potensi kendala hukum maupun administratif yang mungkin muncul selama program berjalan.

Selain itu, Kejaksaan juga melakukan pengawasan terhadap berbagai potensi penyimpangan, seperti mark-up harga, pengurangan kualitas atau kuantitas makanan, penyalahgunaan anggaran, hingga pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Erwin menilai upaya pencegahan jauh lebih efektif dibandingkan tindakan penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan transparansi harus menjadi perhatian seluruh pihak yang terlibat dalam Program MBG.

“Jangan sampai niat baik pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru terganggu oleh praktik-praktik yang tidak sesuai aturan. Karena itu pengawasan dan pencegahan harus berjalan sejak awal,” tegasnya.

Ia menjelaskan, di lingkungan Kejaksaan, fungsi pengamanan dan pendampingan program pemerintah umumnya dilaksanakan melalui Bidang Intelijen dalam kegiatan pengamanan pembangunan strategis serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dalam aspek pendampingan hukum.

Kajari Natuna berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat bekerja secara profesional, transparan, dan berintegritas sehingga tujuan program benar-benar tercapai.

Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing di masa depan.

(Dod)