Korlantas Polri Bangun Arena Khusus Pelatihan Berkendara di Batam

AriraNews.com, Batam – Korlantas Polri berencana membuat tempat pelayanan terpadu pembuatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Batam dan akan menjadi kota percontohan di Indonesia. Selain itu Korlantas Polri juga akan membangun tempat pelatihan berkendara atau Safety Driving Center (ISDC).

“Kita sudah bertemu dengan BP Batam dan mendapatkan lahan di sekitar Teluk Mata Ikan, Nongsa,” ungkap Dirregident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus, usai bertemu dengan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Kamis (6/10/2022) siang.

Daerah Teluk Mata Ikan berada tak jauh dari Mapolda Kepri. Rencananya kata Yusri Yunus pembangunannya akan dimulai tahun depan.

“Mudah-mudahan segera dibangun untuk tahun anggaran 2023 mendatang,” ungkap mantan Dirpamobvit Polda Kepri tersebut.

Setelah selesai dibangun ungkapnya dapat dimanfaatkan masyarakat umum untuk berlatih berkendara.

“Sebelum dilakukan tes masyarakat bisa berlatih di situ dulu dan kita buat pelatihan gratis. Tidak ujuk-ujuk langsung tes,” kata mantan Plt Kapolresta Barelang tersebut.

Sementara untuk memudahkan masyarakat dalam pembuatan BPKB Korlantas Polri akan membuat tempat pelayanan terpadu satu atap di Batam.

“Namanya BPKB Prototype. Kami sedang cek dan siapkan lahanya. Nanti kita bangun gedungnya lengkap dengan teknologi yang ada,” ungkap Dirregident Yusri Yunus.

Yusri Yunus berharap rencana ini segera terwujud sehingga akan memudahkan masyarakat dalam pembuatan BPKB. Di tempat tersebut semua instansi yang terlibat dalam pembuatan BPKB akan berada di satu atap, tak bolak balik seperti saat sekarang ini.

“Nanti semua di sana semuanya lengkap. Jadi masyarakat tak perlu repot-repot lagi,” kata mantan Plt Kapolresta Barelang tersebut.

Sebelumnya, Brigjen Pol Yusri Yunus usai melakukan pertemuan dengan Nuryanto mengatakan, kedatangannya ke Kepri dalam rangka roadshow ke daerah-daerah untuk bertemu dengan pemangku kebijakan di daerah dalam upaya mendorong masyarakat agar taat membayar pajak kendaraan bermotor. Di antaranya melalui inovasi-inovasi yang dibuat Korlantas, khususnya dalam hal teknologi bagaimana penegakan hukum di bidang lalu lintas dan juga registrasi dan identifikasi kendaraan.

“Kami roadshow ke pimpinan daerah termasuk DPRD untuk bisa mengingatkan kembali bahwa, berdasarkan data kepatuhan membayar pajak di Indonesia hampir 50 persen lebih lost tidak terbayar, artinya separoh kendaraan yang ada di jalan raya tidak membayar pajak,” ungkapnya.

Sehingga kata Yusri Yunus, mereka menawarkan solusi kepada kepala daerah yakni mengusulkan bea balik nama kendaraan (BBN II) untuk dinolkan atau di hapuskan saja. Bukan saja saat program pemutihan. Karena itu menyangkut masalah PAD regulasinya ada pada Peraturan Gubernur.

“Untuk bisa membuat patuh masyarakat kita mengusulkan bea balik nama kendaraan (BBN II) untuk dinolkan atau di hapuskan saja. Karena masyarakat mengeluh tingginya biaya balik nama. Alhasil masyarakat saat ini cenderung menunggu pemutihan, padahal pemutihan bukan solusi. Yang solusi adalah mereka patuh membayar pajak,” terangnya.

Jika masyarakat taat membayar pajak lanjutnya maka akan berdampak pada validnya data kendaraan ke depan. Sehingga penegakan hukum juga bisa berjalan dengan baik. Contohnya dalam penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.

“Setiap orang yang ditindak pelanggaran lalu lintas itu bisa langsung terkonfirmasi  surat tilang sesuai dengan namanya. Yang terjadi sekarang yang melanggar A yang dapat surat B. Jadi butuh waktu lagi untuk validasi datanya,” ungkapnya.

Namun, kata Yusri Yunus melalui Sekretaris Bersama Pembina Samsat Nasional terus berusaha menyusun single data sehingga Dispenda, Jasa Raharja, dan Kepolisian memiliki data yang sama.

Sementara, Nuryanto menyambut baik masukan yang diberikan oleh jajaran Korlantas Polri tersebut. Mudah-mudahan kata Nuryanto, dengan keringanan-keringanan yang diberikan pemerintah dapat mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak kendaraan. Karena sesungguhnya pajak yang dibayarkan akan kembali pada masyarakat kembali melalui pembangunan sarana dan prasarana.

“Tentu kita berharap dengan adanya keringanan-keringanan ini masyarakat taat membayar pajak ke depan,” harapnya.(ara)