HPN 2026 Natuna, Insan Pers Gelar Bakti Sosial dan Perkuat Sinergi dengan Masyarakat

AriraNews.com, Natuna – Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimanfaatkan insan pers di Kabupaten Natuna untuk menegaskan perannya sebagai bagian dari kontrol sosial sekaligus mitra pembangunan daerah. Hal itu diwujudkan melalui kegiatan bakti sosial di Masjid Al-Mukarromah, Kota Tua Penagi, Jumat pagi (6/2/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi gotong royong bersama masyarakat, pembagian sembako, serta bantuan cat untuk masjid. Selain sebagai rangkaian peringatan HPN, kegiatan ini juga menjadi simbol kedekatan pers dengan masyarakat di wilayah perbatasan.

Bakti sosial tersebut merupakan kolaborasi organisasi wartawan di Natuna, di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Persatuan Jurnalis Natuna (PJN), dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI).

Ketua Panitia HPN 2026, Muhamad Rapi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, Forkopimda, dan masyarakat Kota Tua Penagi atas dukungan terhadap kegiatan tersebut.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya pengurus Masjid Al-Mukarromah yang telah menerima kegiatan ini dengan baik,” ujarnya.

Rapi menegaskan, pers tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan publik serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan.

“Pers memiliki peran sebagai kontrol sosial. Melalui pemberitaan yang objektif dan berimbang, pers ikut mengawal jalannya pembangunan agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat,” katanya.

Menurutnya, hubungan yang harmonis antara insan pers, pemerintah daerah, dan Forkopimda menjadi modal penting dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, tanpa mengurangi independensi pers dalam menjalankan fungsi kritik dan pengawasan.

Momentum HPN 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen insan pers Natuna untuk tetap berdiri di tengah masyarakat, menjaga profesionalisme, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan publik dalam mendorong pembangunan daerah yang transparan dan berkeadilan. (Dod)