Respons Cepat HPI Batam, Tarik Sementara Kartu Anggota Oknum yang Diduga Langgar Etik

AriraNews.com, Batam – Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Kota Batam merespons cepat dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan salah seorang anggotanya. Oknum tersebut diduga menyerobot tamu milik travel agent tempat ia bekerja.

Menindaklanjuti persoalan itu, HPI Batam langsung menggelar rapat internal yang dihadiri jajaran pengurus, dewan penasehat, serta dewan pengawas. Rapat sekaligus pemanggilan terhadap oknum yang dimaksud berlangsung di salah satu kafe di kawasan Nagoya, Senin (5/1/2026) siang.

Ketua HPI Kota Batam, Lazuardi Pare, mengatakan sesuai mekanisme organisasi, HPI Batam telah menarik sementara kartu anggota oknum tersebut sambil menunggu proses lanjutan melalui sidang kode etik.

“Kartu anggota HPI oknum tersebut ditarik sementara waktu menunggu proses selanjutnya,” ujar Lazuardi usai rapat, didampingi pengurus lainnya.

Menurutnya, langkah cepat tersebut merupakan komitmen HPI dalam menjaga marwah organisasi serta menegakkan kode etik profesi pramuwisata. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi seluruh anggota agar senantiasa menjaga profesionalisme.

Meski demikian, Lazuardi mengungkapkan hingga saat ini HPI Batam secara organisasi belum menerima surat keberatan resmi dari pihak travel agent yang merasa dirugikan. Komunikasi baru sebatas lisan, sementara pemberitaan di media sudah berkembang.

“Yang merasa dirugikan terhadap oknum belum pernah bersurat pada HPI. Tapi berita sudah muncul. Ini saya rasa tidak adil karena surat keberatan pada asosiasi belum ada,” tegasnya.

Sebagai respons atas berkembangnya pemberitaan, HPI Batam berencana menggelar apel organisasi yang akan dihadiri sekitar 319 anggota HPI Batam, kecuali yang sedang bertugas.

“Kami akan mengundang semua unsur HPI, termasuk para koordinator wilayah. Kami akan melakukan deklarasi untuk memperbaiki Attitude, sekaligus menegaskan bahwa HPI adalah garda terdepan dalam membangun citra pariwisata,” ujarnya.

Keberatan atas Pernyataan Pihak Eksternal

Dalam kesempatan yang sama, Lazuardi juga menyayangkan sejumlah pernyataan dari tokoh pariwisata Buralimar serta anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin, yang menurutnya tidak berdasar dan cenderung menyudutkan HPI.

“Dari mana, kapan, siapa, dan disebut sudah (penyerobotan tamu travel agent) lama terjadi. Jangan sampai menggiring opini yang berdampak pada HPI,” kata Lazuardi. Ia mengaku keberatan atas pernyataan tersebut karena dinilai merugikan organisasi.

Meski begitu, HPI Batam memilih tidak berburuk sangka. Dalam waktu dekat, HPI berencana menemui Buralimar untuk meminta klarifikasi agar persoalan tidak berkembang menjadi fitnah.

“Kami akan sowan ke Pak Buralimar. Takutnya beliau dikompori oleh seseorang,” ujarnya.

HPI juga berencana bersilaturahmi dengan Surya Wijaya yang dinilai kerap menyampaikan pernyataan negatif terhadap HPI.

“Kami tidak pernah mengganggu organisasi lain. Setiap warga negara berhak berserikat dan berorganisasi, tapi jangan menghancurkan organisasi kami,” tegas Lazuardi.

Terkait pernyataan anggota DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, HPI Batam akan berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan, bahkan membuka peluang rapat dengar pendapat (RDP).

Ia mengingatkan bahwa pada tahun ini Batam dijadwalkan menjadi tuan rumah Musyawarah Nasional (Munas) HPI. Menurutnya, polemik yang berkembang dapat berdampak luas terhadap citra Batam dan sektor pariwisata.

“Jangan sampai hal-hal seperti ini mencoreng organisasi dan Kota Batam. Dampak Munas ini sangat besar bagi hotel dan pariwisata,” ujarnya.

Keanggotaan dan Profesionalisme HPI

Lazuardi juga membantah tudingan adanya pembatasan penambahan anggota HPI. Ia menegaskan, seleksi dilakukan semata-mata untuk menjaga profesionalisme profesi pramuwisata.

“Kalau ada pengaturan teknis penerimaan, itu agar profesi ini tetap berjalan secara bertanggung jawab dan profesional. Tidak semua orang bisa langsung menjadi anggota,” katanya.

Saat ini, anggota HPI Batam berjumlah sekitar 319 orang dari berbagai divisi bahasa. Untuk menjadi anggota, calon pramuwisata wajib memiliki sertifikasi resmi yang masih berlaku, seperti dari BNSP, kemudian melalui proses verifikasi dan pelatihan yang mencakup skill, pengetahuan, dan attitude.

“HPI adalah organisasi yang terstruktur, profesional, dan mandiri. Kami menghidupi organisasi dari iuran anggota, bukan bergantung pada pemerintah,” tegasnya.

Tidak Membela Anggota yang Bersalah

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatra HPI, Deni Rade Situmeang, menegaskan organisasi tidak akan membela anggota yang terbukti bersalah.

“Oknum yang diduga melanggar kode etik sudah ditindak dengan penarikan sementara kartu anggota. Tidak boleh bekerja mengatasnamakan HPI sampai proses selesai,” jelas Deni.

Ia menambahkan, sidang kode etik akan menentukan sanksi yang akan dijatuhkan. Deni juga menyayangkan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan kasus ini untuk mengambil panggung dengan menyebarkan informasi yang tidak valid.

“Makanya ketua DPC agak berapi-api. Termasuk ada rencana somasi,” ujarnya.

Deni berharap media turut menjaga pemberitaan yang berimbang dengan melakukan konfirmasi kepada asosiasi. Ia menegaskan HPI merupakan organisasi besar yang tersebar di 38 provinsi dengan sekitar 12 ribu anggota di seluruh Indonesia.

“Di mana-mana butuh guide, guide butuh travel, travel juga butuh guide. Take and give,” katanya.

Pengawasan dan Harapan ke Depan

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pengawas HPI Provinsi Kepri, Abdi Natigor Simatupang, berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi simpang siur dan konsumsi negatif masyarakat.

“Sampai hari ini HPI belum pernah menerima keluhan keras dari wisatawan. Alhamdulillah, wisatawan terlayani dan puas,” ujarnya.

Menurut Abdi, penanganan cepat terhadap dugaan pelanggaran etika merupakan bukti konsistensi HPI dalam menegakkan aturan.

“Kalau salah, tidak akan kami bela. Selama menunggu bukti, anggota dinonaktifkan sementara. Ini bentuk komitmen kami pada kode etik,” katanya.

Ke depan, Abdi mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem pariwisata Kepulauan Riau. Ia menegaskan HPI terbuka terhadap kritik dan masukan, termasuk dari media.

“Masih banyak yang perlu dibenahi dalam pariwisata Kepri, mulai dari infrastruktur hingga ekosistemnya. Jika ada persoalan, mari disalurkan melalui organisasi atau pemerintah,” pungkasnya. (emr)