Pimpinan DPRD Kota Batam Terima Kunjungan Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam

AriraNews.com, Batam – Pimpinan DPRD Kota Batam menerima kunjungan silaturahmi Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, Samuel Toba, Senin (4/12/2023) siang, di Ruang Kerja Ketua DPRD Kota Batam.

Dalam kunjungan silaturahmi tersebut, Samuel Toba, didampingi Kabid Inteldakim, Kabid Dokumen Perjalanan izin Tinggal, Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian.

Sementara, kedatangannya disambut oleh Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Wakil Ketua I Kamaluddin, dan Wakil Ketua II, Muhammad Yunus Muda.

Menurut Samuel, kehadirannya bersama jajaran Imigrasi ke DPRD Kota Batam dalam rangka silaturahmi sekaligus memperkenalkan jajaran Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam.

“Sangat luar biasa, sambutan dan masukan yang diberikan Pimpinan DPRD Kota Batam,” ujarnya.

Menurut Samuel ada banyak hal mereka bincangkan, di antaranya terkait pengawasan dan keberadaan Warga Negara Asing di Batam. Ke depannya Imigrasi bersama DPRD Kota Batam akan bersama-sama melakukan pengawasan serta pemantauan terkait WNA.

“Selain itu juga upaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat juga menjadi perhatian kita bersama,” kata Samuel.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Batam, Nuryanto,  menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan serta silaturahmi ke DPRD Kota Batam. Nuryanto berharap kemitraan ini terus terjalin.

Sebagai instansi vertikal yang ada di daerah tentu, keberadaan Imigrasi sangat dibutuhkan dalam melayani masyarakat terutama pelayanan keimigrasian. Ke depannya DPRD Batam berharap kepala  Imigrasi yang baru dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Selama ini pelayanan yang dilakukan Imigrasi sudah baik, ke depan lebih baik lagi,” ujarnya.

Adapun diskusi yang dilakukan Pimpinan DPRD Kota Batam bersama Kepala Imigrasi Batam yang baru, Samoel Toba terkait keberadaan serta pengawasan orang asing di Kota Batam. Khusus keberadaan warga asing atau pun pekerja asing di Kota Batam saat ini telah memberikan PAD sebesar Rp36 miliar pada tahun 2023.

Meski demikian pengawasan warga asing tetap diperlukan, termasuk partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi. Apalagi bila ditemukan hal-hal yang mencurigakan.(hms)