Wagub Kepri Nyanyang Haris Buka Kurma 2026 di Batam, Dorong Ekonomi Syariah dan UMKM Lebih Inklusif

AriraNews.com, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, secara resmi membuka event Kurma (Kepulauan Riau Ramadhan Fair) 2026, di One Batam Mall, Kota Batam, Rabu (4/3/2026). Kegiatan ini menjadi tahun ketiga pelaksanaan Kurma sebagai agenda tahunan yang berfokus pada penguatan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Kepulauan Riau.

Event akan berlangsung pada 2–8 Maret 2026. Beragam program unggulan disiapkan untuk menarik partisipasi masyarakat. Di antaranya Business Matching UMKM Syariah, Bazar Ramadan yang menghadirkan produk halal seperti wastra dan makanan olahan, layanan sertifikasi halal, sosialisasi ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf), festival fashion show, bedah buku, seminar ekonomi syariah, hingga berbagai kompetisi seperti nasyid, konten ekonomi syariah, cerdas cermat, dan lomba mewarnai.

Dalam sambutannya, Nyanyang menegaskan bahwa Kurma bukan sekadar seremoni Ramadan, melainkan bagian dari upaya strategis memperkuat sistem ekonomi dan keuangan syariah sekaligus mendukung pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk melalui implementasi kebijakan pemerintah bersama Komite Ekonomi Syariah, agar menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ekonomi Kepri saat ini tumbuh 7,8 persen, tertinggi ketiga di Indonesia. Ini harus kita jaga agar tetap inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kepulauan Riau, Rony Widijarto, menyampaikan bahwa Kepri menghadapi berbagai tantangan, namun tetap mampu mencatat pertumbuhan yang tinggi dengan inflasi yang terjaga. Menurutnya, geliat industri dan investasi di Batam menjadi salah satu motor penggerak utama ekonomi daerah.

Ia berharap pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut dapat semakin merata, sejalan dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan aspek pemerataan dan keberlanjutan.

“Ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk mendorong penguatan UMKM, terutama melalui sinergi dengan sektor industri, misalnya di sektor makanan,” katanya.

Rony menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam pengembangan ekonomi syariah di Kepri. Pertama, penguatan ekosistem produk halal, mulai dari proses produksi, penjualan, hingga sistem transaksi.

Contohnya produk wastra (kain tradisional) dan makanan didorong memiliki sertifikasi halal, termasuk melalui juru sembelih halal (juleha), agar mampu bersaing dan berkembang lebih luas.

Kedua, aspek keuangan dan sistem pembayaran. BI terus mendorong kemudahan akses UMKM ke layanan perbankan serta mengenalkan sistem pembayaran digital melalui QRIS. Sepanjang 2025, transaksi QRIS di Kepri tercatat mencapai Rp11,5 triliun.

BI Kepri juga akan menyasar digitalisasi pada pasar tradisional melalui program “meng-QRIS-kan” pasar, yang sebelumnya telah sukses mendorong program QRIS di masjid pada tahun 2025.

Ketiga, peningkatan literasi masyarakat terhadap produk dan layanan syariah, termasuk perlindungan konsumen, agar pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pemahaman yang memadai.

Nyanyang menambahkan, Kurma diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi yang lebih luas, tidak hanya saat Ramadan, tetapi berkelanjutan sepanjang tahun.

Ia juga mengajak UMKM untuk terus mendukung produk lokal dan memperkuat daya saing, termasuk dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

“UMKM harus semakin tangguh. Mari kita perkuat ketahanan ekonomi Kepri agar semakin makmur dan merata,” tutupnya optimistis.

Dengan sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, industri, dan UMKM, Kepri optimistis pertumbuhan ekonomi 2026 akan tetap terjaga dan semakin berkualitas. (emr)