BPJS Kesehatan: Hampir 99 Persen Penduduk Indonesia Kini Terlindungi JKN

AriraNews.com, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan peran strategis sebagai jaring pengaman kesehatan masyarakat Indonesia. Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia, dengan lebih dari 725 juta layanan kesehatan dimanfaatkan sepanjang tahun.

Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).

Kegiatan ini menjadi bentuk pertanggungjawaban sekaligus keterbukaan informasi kepada publik atas penyelenggaraan Program JKN selama 2025.

Pujo mengatakan Program JKN tidak hanya memberikan perlindungan pembiayaan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, mereka dapat terus berkarya, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa,” ujarnya.

Menurutnya, tingginya angka kepesertaan diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Sepanjang 2025, BPJS Kesehatan mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.

Untuk meningkatkan kemudahan akses, BPJS Kesehatan terus memperkuat transformasi digital melalui Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp PANDAWA, serta Care Center 165. Upaya tersebut didukung oleh 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang yang telah bekerja sama di seluruh Indonesia.

Dari sisi keuangan, Pujo menyebut kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap sehat. Hingga 31 Desember 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun.

BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTP) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan tahun buku 2025. Selain itu, lembaga ini mencatat berbagai capaian positif dalam penilaian tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan integritas.

Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan kajian LPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga Rp129 triliun dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.

Kajian tersebut juga mencatat Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan pada periode 2018–2019 serta melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.

Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan keberlanjutan program masih cukup besar. Sepanjang 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan sekitar 26,42 persen digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.

Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan pengelolaan iuran, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, fasilitas kesehatan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan agar Program JKN tetap berkelanjutan.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan pengelolaan Program JKN harus terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas mengingat dana yang dikelola berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai Program JKN telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam perluasan akses layanan kesehatan dan penguatan tata kelola. Senada dengan itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut pembiayaan JKN merupakan investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (emr)