Ariranews.com, Natuna – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Natuna terus memperluas jangkauan perlindungan sosial dengan menyasar pekerja di wilayah pedesaan. Melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Gedung Serbaguna Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Rabu (1/4/2026), masyarakat diajak memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya bagi pekerja informal.
Kegiatan yang diikuti Ketua RT, Ketua RW, serta warga setempat ini mengusung tema “Memperkuat Peran Desa dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Masyarakat”. Fokus utama sosialisasi adalah memberikan pemahaman bahwa perlindungan kerja tidak hanya untuk pekerja formal, tetapi juga sangat penting bagi masyarakat desa.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Natuna, Hendra Harry Jonna, menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
“Hari ini kami datang untuk mensosialisasikan kepada bapak dan ibu semua apa itu BPJS Ketenagakerjaan dan apa saja manfaat yang bisa diperoleh ketika menjadi peserta,” ujarnya.
Ia menjelaskan, manfaat yang diperoleh peserta jauh lebih besar dibandingkan iuran yang dibayarkan. Dalam kasus kecelakaan kerja, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung hingga sembuh tanpa batas plafon, sesuai kebutuhan medis.
“Sekecil apa pun biaya akibat kecelakaan kerja akan ditanggung BPJS sampai sembuh. Ini sangat membantu masyarakat agar tidak terbebani biaya berobat,” jelasnya.
Selain itu, perlindungan juga mencakup
santunan kematian bagi ahli waris, serta manfaat tambahan berupa beasiswa pendidikan untuk dua orang anak hingga jenjang perguruan tinggi.
“Ini bentuk perlindungan menyeluruh. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga menjamin masa depan keluarga,” tambah Hendra.
Tak hanya program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), BPJS Ketenagakerjaan juga menyediakan Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai tabungan jangka panjang bagi pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong peran aktif desa dengan membuka peluang pembentukan agen layanan di Desa Batu Gajah. Kehadiran agen ini diharapkan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, mulai dari pendaftaran hingga klaim, tanpa harus datang ke kantor BPJS di Ranai.
“Ke depan, layanan bisa diakses lebih dekat melalui agen desa, sehingga lebih mudah dan cepat,” ungkapnya.
Menariknya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan keringanan iuran bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU) sektor non-transportasi. Mulai April hingga Desember 2026, peserta mendapatkan diskon iuran sebesar 50 persen untuk program JKK dan JKM.
Dengan kebijakan tersebut, iuran JKK yang sebelumnya Rp10.000 menjadi Rp5.000 untuk penghasilan Rp1 juta per bulan, serta dari Rp20.000 menjadi Rp10.000 untuk penghasilan Rp2 juta per bulan. Sementara iuran JKM turun dari Rp6.800 menjadi Rp3.400 per bulan.
Hendra mengibaratkan sistem iuran ini seperti arisan gotong royong, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah.
“Dengan iuran yang sangat kecil, manfaat yang diterima sangat besar. Ini adalah bentuk perlindungan sosial yang penting bagi masyarakat desa,” katanya.
Melalui kegiatan ini, BPJS Ketenagakerjaan berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat untuk menjadi peserta aktif, sehingga setiap pekerja memiliki perlindungan dan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Jangan tunggu musibah datang. Lindungi diri dan keluarga sejak sekarang dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” tutupnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Batu Gajah, Adi Syahdiman, menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPJS Ketenagakerjaan di wilayahnya. Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program tersebut.
“Program BPJS ini memberikan banyak manfaat. Untuk itu, mari kita berpartisipasi menjadi peserta,” ujarnya. (Dod)
